Petisi
POLITIK

Gubernur Jatim Usulkan Peran Camat Diperkuat

SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jatim Soekarwo mengusulkan agar peran camat sebagai koordinator atau quasi kepala wilayah yang berwenang mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan di wilayah kecamatan semakin diperkuat.

“Penguatan peran ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan,” tegasnya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Camat Regional III yang mengambil tema “Peran Strategis Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan” di Hotel Shangri-la Surabaya, Kamis (15/11).

Dalam PP itu, telah diatur tugas camat. Diantaranya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum serta mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Termasuk menyangkut kerjasama dengan lembaga vertikal seperti masalah ketentraman dan ketertiban serta deteksi dini permasalahan lokal di kecamatan.

“Camat harus jelas tugasnya sebagai koordinator wilayah. Pendelegasian dan otoritas harus jadi satu. Saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) siap mendukung dan sudah mengirim surat terkait hal ini,” ujar Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Sebagai langkah penguatan peran camat, bupati/ walikota harus menyerahkan pendelegasian wewenang kepada camat secara detail. Sekaligus diikuti pembelanjaan uang atau pembiayaannya. Pendelegasian wewenang ini diantaranya terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

“Sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, camat dibantu oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) seperti kapolsek dan danramil. Jadi kedudukan dalam wilayah kecamatan jelas, kapolsek sebagai kepala sektor, danramil sebagai komandan wilayah, dan camat sebagai koordinator wilayah atau quasi kepala wilayah,” jelasnya.

Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, lanjut Pakde Karwo, camat juga bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemerintahan desa. Seperti, memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, administrasi tata pemerintahan desa, serta memfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. Untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan ini, camat dibantu oleh Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD).

Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di Jatim ini kembali menegaskan peran dan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Diantaranya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan kabupaten/ kota, serta tugas pembantuan.

Selain itu, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah menjamin terlaksananya program pemerintah pusat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Oleh karena itu gubernur dan bupati/ walikota harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Ini bukan negara bagian melainkan negara kesatuan,” katanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta camat untuk menjalin koordinasi dan komunikasi dengan kapolsek dan danramil, termasuk dalam mengambil keputusan di tingkat kecamatan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.

“Hal ini sangat penting apalagi mencermati perkembangan dinamika saat ini. Kemitraan harus dibangun dengan baik,” katanya.

Selain menjalankan pemerintahan umum, camat juga harus melakukan pengawasan terhadap keberadaan ormas yang ada di wilayahnya. Dimana saat ini terdapat lebih dari 300 ribu ormas baik di tingkat pusat maupun provinsi sampai kecamatan.

“Camat harus tahu berapa jumlah ormas yang ada di kecamatan dan bergerak di bidang apa termasuk pengurus dan AD/ ART nya. Jangan sampai ada ormas yang bergerak di bidang radikal atau terorisme apalagi melanggar Pancasila,” tuturnya.

Rakornas ini diikuti perwakilan camat terbaik dari 175 kab/ kota di 11 provinsi di Indonesia. Diantaranya Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTT, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Hadir pula Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendari, Asisten Deputi Kemenpan-RB, Wakil Walikota Surabaya, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (bm)

terkait

Pilkada Surabaya 2020, Gus Ali Azhara Punya Modal Jadi Pemimpin  

redaksi

Caleg PPP Meninggal Dunia Tidak Dicoret

redaksi

Dandim 0815 Tegaskan Netralitas TNI Tidak Bisa Ditawar

redaksi