SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengukuhkan pengurus Komisi Nasional Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur periode 2017-2020. Pengukuhan dilakukan di Ruang Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jl. Pahlawan No 110 Surabaya, Kamis (13/7/2017).
Dalam sambutannya, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya Komnas Pendidikan Prov. Jatim. “Saya berterima kasih atas terbentuknya Komisi Nasional Pendidikan. Karena ini adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah di dunia pendidikan kita,” ujarnya.
Pakde Karwo juga menyampaikan tentang uniknya pendidikan di Jatim. Menurutnya, peta pendidikan di Jatim sangatlah luas tidak sama dengan provinsi lain di Indonesia. Jatim memiliki SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SMA/SMK/Madrasah Aliyah (MA) yang harus diperjuangkan.
Selian itu, Jatim juga memiliki Madrasah Diniyah (Madin) yang sangat besar. “Perpaduan metode ilmu pengetahuan dan sentuhan agama dari kiai menjadi ciri khas Jatim,” ujarnya.
Karena itu, secara tegas Pakde Karwo minta program full day school yang digagas Mendikbud agar pelaksanaannya ditunda atau tidak diterapkan. Penundaan tersebut dilakukan atas aspirasi para ulama di Jatim. “Basis terhadap spritual dan moralitas ini jangan diganggu. Justru kami pertahankan diniyah salafiyah, ini khas Jawa Timur,” ujarnya.
Pakde Karwo juga menjelaskan, pihaknya fokus meningkatkan daya saing industri dengan cara menambah persentase pendidikan vokasional. Saat ini rasio SMA dengan SMK di Jatim masih 35% : 65%. Sedang rasio idealnya 30% untuk SMA dan 70% untuk SMK.
“Tahun 2015 kami telah melakukan moratorium pendirian SMA baru dan memaksimalkan peran SMK guna memenuhi standard tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar industri. Kami juga mendirikan SMK Mini atau BLK Plus yang mendidik selama enam bulan dengan ilmu keahlian sesuai kebutuhan pasar dan memiliki standart internasional,” tegasnya.
Sementara itu, di tempat yang sama Ketua Komnas Pendidikan RI Dr. R Dedy Chasbullah menjelaskan, Komnas Pendidikan dibentuk sebagai patner pemerintah dalam meningkatkan sumberdaya manusia sekaligus pengontrol kebijakan dunia pendidikan di Indonesia.
Saat ini, kekerasan anak, kenakalan remaja dan bahaya narkoba didominasi anak usia sekolah. Permasalahan tersebut merupakan hal kompleks yang harus segera ditangani. “Komisi Nasional Pendidikan juga berkomitmen untuk menjadi mitra yang positif bersama Kemendikbud, Kemenag, Kemendikti dan Kemenpan untuk memajukan pendidikan di Indonesia,” tegasnya.
Para pengurus Komnas Pendidikan Wilayah Jatim terdiri dari satu orang ketua, 4 wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan 4 koordinator bidang. Posisi ketua dijabat oleh Kunjung Wahyudi ST. M.Sc.(cah/nif)
