LAMONGAN, PETISI.CO – Reses amggota Komisi VII DPR RI dari Dapil X Lamongan-Gresik, Nasyirul Falah Amru membuat gebrakan baru, berupa terobosan untuk meningkatkan kuota BBM solar subsidi kepada nelayan yang ada di wilayah pantura yakni Paciran dan Brondong, Kabupaten Lamongan.
“Slogan Lamongan adalah penghasil ikan yang luar biasa di Jawa Timur, justru miris jika tidak memberikan jalan keluar, ketika kebutuhan sangat dasar mereka tidak tercukupi,” ucap Gus Falah sapaan akrabnya.
Kita sama-sama tahu lah masyarakat Paciran dan Brondong yang secara garis besar hidupnya sebagai nelayan, akan tetapi jika mempunyai kendala ketika mereka membutuhkan BBM justru miris.
“Faktor ketersediaaan atas BBM solar subsidi ini memang belum banyak terpenuhi,” kata Gus Falah.
Karena SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang ada di sana selama ini belum bisa memenuhi kuota yang memang diinginkan nelayan.
“Misalkan mereka harus mengandalkan dari SPBN setempat 15 hari paling juga sudah habis. Ya memang urusan SPBN ini terkait kuota yang dikeluarkan DKPP,” katanya.
Untuk itu converter kid tahun anggaran 2021 akan ditingkatkan untuk seluruh wilayah Indonesia. “Biasanya cuman sekitar 20 ribu converter kid yang kita bagi untuk seluruh Indonesia, sekarang bisa menjadi 50 ribu,” akunya.
“Ke depan kuota BBM solar subsidi juga akan kita tingkatkan, karena solar untuk nelayan ini difokuskan kepada nelayan dan kapal yang spesifikasinya kapal nelayan,” ujar Nasyirul Falah Amru usai menghadiri Sosialisasi Tugas Fungsi dan Capaian Kinerja BPH Migas di Rumah Makan Aqila, Deket, Lamongan, Senin (19/10/2020).
Gus Falah juga menegaskan, akan membuat terobosan melalui Komisi VII DPR RI untuk mengatasi adanya kelangkahaan BBM solar subsidi tersebut, dengan mencermati dan mendorong bagaimana SPBN yang ada di wilayah tersebut dengan ditambah kuotanya.
“Kenapa terbososan itu kita buat, karena jangan sampai nelayan yang hidupnya sudah terjepit semakin terjepit,” tuturnya.
Sedangkan kalau ada sebuah permainan atau praktek mafia, sehingga SPBN di wilayah Paciran dan Brondong hanya 15 hari habis, Gus Falah mengatakan, BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas harus memaksimalkan tugas dan fungsi pengawasanya.
“Tupoksi dari BPH Migas saat ini masih belum maksimal. Untuk itu ini harus senantiasa dievaluasi dan ditingkatkan. Karena kalau mereka meningkatkan fungsi pengawasannya, tentu tidak terjadi penyimpangan,” tambahnya.
Apalagi kalau kapal-kapal besar yang membeli SPBN di wilayah tersebut yang tidak sesuai ketentuan, dia kembali menegaskan, tentunya juga menjadi pekerjaan dari BPH Migas untuk mengawasinya.
“Saya nanti akan berkoordinasi dengan Kepala BPH Migas M. Fansurullah Asa, supaya ini betul-betul difungsikan pengawasannya,” akunya lagi.
Sementara itu, Sekretaris BPH Migas, Bambang Utoro menjelaskan, kuota BBM solar subsidi untuk nelayan di SPBN wilayah Paciran dan Brondong Kabupaten Lamongan merupakan usulan dari Pemkab Lamongan.
“Setiap tahun kita gelontorkan setahun sebesar 97.465 KL (kilo liter) atas usulan dari pemerintah daerah. Kalau memang habis karena ada indikasi disedot oleh kapal-kapal besar itu harus ditindak,” ucap Bambang Utoro.
Bambang mengaku, selama ini tidak tahu seperti apa laporan jelasnya. Akan tetapi jika benar hal itu terjadi pihaknya akan turun bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan keamanan.
“Yang pasti kita nanti akan turun bersama-sama dengan TNI Polri kalau memang terjadi seperti itu. Karena kapal besar yang diperbolehkan itu dibatasi maksimal berat bersih di bawah 30 GT, diluar itu tidak boleh,” katanya.
Intinya BPH Migas sendiri mengawasi badan usaha yang berijin. Kalau yang tidak berijin siapapun itu boleh mengadu termasuk masyarakat juga boleh lapor.
“Bahkan sampai kalau ada penyelewengan kencing di tengah jalan bukan urusan kita. Untuk itu kita juga membutuhkan masyarakat melaporkan. Kita juga akan melakukan hal yang sama jika melihat adanya penyelewengan seperti dan melaporkannya kepada yang berwajib,” aku Sekretaris BPH Migas yang menanggapi atas kelangkahan ketersediaan BBM Solar bersubsidi di wilkayah pantura Lamongan yakni Paciran dan Brondong. (ak)
