CIREBON, PETISI.CO – Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, para pendukung dan simpatiannya tidak boleh takut jika ada intimidasi. Harus berani melawan dengan cara yang benar sesuai konstitusi.
Penegasan tersebut, disampaikan Ganjar dihadapan puluhan ribu pendukung dan simpatisannya yang hadir di acara Hajatan Rakyat di Stadion Bima Cirebon, Sabtu (27/1/2024).
“Menjelang pesta demokrasi, saya ingatkan bahwa hak demokrasi dan hak memilih itu ada pada rakyat. Panjenengan semua punya hak dan kebebasan untuk memilih siapa yang anda pilih. Maka kalau ada yang mengintimidasi, jangan pernah takut,” ujarnya.
Ia meminta warga Jabar melawan semua praktik intimidasi. Namun, harus dilakukan dengan cara yang benar dan tak melawan konstitusi. “Lawanlah dengan cara yang paling konstitusional dan cara yang benar. Kita yakinkan, bahwa seluruh pendukung Ganjar Mahfud taat aturan,” ucapnya.
Praktik intimidasi, lanjut Ganjar, saat ini sudah terjadi. Mulai kepala desa, kepala daerah dan sejumlah pihak lain yang ditekan dan ditelpon, ada yang diancam bahkan ada juga yang sudah ditangkap polisi.
“Biarkan rakyat menentukan caranya sendiri. Rakyat tidak boleh takut. Tidak boleh ada satupun yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatan untuk menekan rakyat,” tegasnya.
Ganjar menceritakan ada salah satu pendukungnya, yakni Aiman Wicaksono diperiksa polisi hanya karena menyampaikan fakta yang ia peroleh dari kerja jurnalisnya. Ada juga soal pengungkapan ketidaknetralan aparat di Kabupaten Batubara Sumatera Utara yang justru berakhir dengan penangkapan.
“Kami akan bela Aiman, kami akan bela siapapun pendukung Ganjar yang diperlakukan tidak adil. Kami tidak pernah ingkar janji,” tegasnya disambut tepuk tangan meriah dari puluhan ribu masyarakat Jabar.
“Lawan! Lawan ! Lawan!. Ganjar-Mahfud menang, menang, menang,” teriak mereka kompak.
Ganjar menyampaikan, bahwa kepemimpinan Ganjar-Mahfud ke depan akan memegang teguh konstitusi. Pihaknya juga akan menjadikan integritas yang paling utama. Karena baginya jabatan itu bukanlah selamanya.
“Jabatan itu ada batasnya. Maka siapapun yang memegang jabatan di republik ini ada batasnya. Jadi ketika mendapat amanah, haram hukumnya menyalahgunakan kekuasaan yang didapat itu,” tandasnya. (bm)
