SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi buruh dan pekerja di Jawa Timur (Jatim) yang tidak menggelar aksi unjuk rasa di Hari Buruh Dunia 1 Mei. Sebaliknya, buruh dan pekerja memilih dialog dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk membangun hubungan kerja yang makin kondusif.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena saat ini penyebaran Covid-19 masih belum berhenti. Mereka memilih berdialog untuk membangun hubungan kerja yang makin kondusif,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan usai penyerahan apresiasi Hafidz dan Hafidzoh di Masjid Al Akbar Surabaya, Sabtu (1/5/2021).
Pihaknya mengajak pekerja/buruh dan pengusaha saling berkolaborasi dalam upaya mengatasi berbagai persoalan ketenagakerjaan. Kolaborasi bersama sangat dibutuhkan untuk bisa kembali bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Menurutnya, kolaborasi kemitraan di antara keduanya dapat semakin mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2021 harus menjadi momentum mempererat kolaborasi keduanya.
Di masa sekarang ini kolaborasi adalah strategi yang paling tepat dan bijak. Antara pengusaha dan buruh harus saling mengerti dan saling sinergi.
“Terima kasih serikat buruh yang tidak turun aksi pada hari ini dan lebih memilih jalan dialog. Pak Plh Sekdaprov Jatim dan Pak Kadisnakertrans yang berdialog dengan buruh,” ujarnya.
Pemulihan ekonomi nasional, lanjutnya, akan jauh lebih cepat jika hubungan industrial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh berjalan harmonis. Caranya, dengan selalu membuka ruang-ruang dialog sosial.
“Semua pihak harus saling mau mendengar masukan. Apalagi dimasa pandemi seperti sekarang ini, sebagian besar bisnis atau usaha ikut merasakan dampak yang luar biasa. Tidak sedikit pun yang harus bangkrut dan akhirnya mem-PHK karyawannya,” jelasnya.
Khofifah menyebut, baik pengusaha maupun karyawan/buruh adalah dua elemen yang sama pentingnya. Karyawan patut mendapat kesejahteraan yang layak. Yakni, dengan mendapatkan apresiasi yang layak.
Sedangkan di sisi lain, pengusaha membutuhkan jaminan keberlangsungan usaha. Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak dunia usaha lesu dan omzet turun. Pengusaha harus memeras otak untuk memenuhi tuntutan kelompok pekerja. Yakni, menaikkan upah minimum karyawan.
“Inilah pentingnya ruang dialog sosial. Karena pemerintah sendiri tidak bisa mengambil keputusan sepihak dan menguntungkan hanya salah satu pihak,” ujarnya.
Jika pemerintah mengutamakan kepentingan pekerja, tambah Khofifah, maka bisa mengakibatkan capital flight. Jika kenaikan upah terlalu tinggi, bisa berdampak pada kinerja perusahaan bahkan bisa berakibat berhenti produksi.
Bukan tidak mungkin, perusahaan akhirnya bedol usaha mencari wilayah yang upah karyawannya terjangkau. Bagi pengusaha, bedol usaha bisa menjadi pilihan yang paling memungkinkan.
Apalagi, sistem distribusi barang di Indonesia kian membaik karena ada jalur tol. Hitungan perpindahan produksi dari satu daerah ke daerah lain bisa lebih murah.
“Di wilayah Ring I Jatim, ada beberapa perusahaan yang berniat pindah ke daerah lain. Mereka melirik wilayah yang upah minimum karyawannya lebih rendah. Itu dilakukan agar cash flow perusahaan tetap terjaga,” ungkapnya. (bm)
