Tuban, petisi.co – Teka-teki mengenai siapa sosok yang bakal menakhodai Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban akhirnya terjawab. Hartono, perangkat desa asal Banjaragung, Kecamatan Rengel, resmi terpilih sebagai Ketua PPDI Tuban periode 2025–2030 secara aklamasi dalam gelaran Musyawarah Daerah Kabupaten (MUSDAKAB), Minggu (18/05/2025).
Proses pemilihan yang dipimpin langsung oleh pengurus PPDI Jawa Timur berlangsung lancar dan penuh semangat kebersamaan. Dari 20 kecamatan yang hadir, sebanyak 18 kecamatan secara bulat menyatakan dukungan kepada Hartono, menjadikannya satu-satunya calon yang memenuhi syarat sesuai tata tertib organisasi.
“Sesuai Pasal 7 ayat 2 huruf c, apabila ada bakal calon yang mendapat dukungan lebih dari 50 persen hak suara kecamatan yang hadir, maka calon tersebut bisa langsung ditetapkan sebagai ketua terpilih tanpa pemungutan suara,” ujar pimpinan sidang sambil mengetuk palu tiga kali yang langsung disambut tepuk tangan meriah peserta.
Meski sebelumnya sempat berembus kabar akan muncul kandidat lain, namun hingga detik-detik pemilihan, hanya nama Hartono yang menguat dan akhirnya disepakati secara aklamasi oleh seluruh peserta.
Acara Musdakab kali ini dihadiri ratusan anggota PPDI se-Kabupaten Tuban, termasuk 20 pengurus kecamatan. Turut hadir pula perwakilan dari Bank Jatim Cabang Tuban, yang diwakili oleh Wakil Kepala Cabang Titik Nurhayati, serta sejumlah pengurus PPDI dari Kabupaten Mojokerto.
Dalam sambutan perdananya sebagai ketua terpilih, Hartono yang kini menjabat sebagai Kasi Kesra Desa Banjaragung, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu PPDI Tuban.
Ia menyebutkan bahwa prioritas utamanya adalah memperjuangkan realisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 serta peningkatan Siltap (Penghasilan Tetap) bagi perangkat desa di Tuban.
“Karena ini merupakan aspirasi mayoritas anggota, maka sudah menjadi amanah yang wajib diperjuangkan,” tegas Hartono.
Selain fokus pada isu kesejahteraan perangkat desa, Hartono juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi PPDI dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.
“Perangkat desa adalah ujung tombak pelaksanaan program pemerintah di tingkat bawah. Oleh karena itu, sinergi adalah kunci untuk memastikan setiap program dapat berjalan optimal,” pungkasnya.
Hartono menutup sambutannya dengan menyampaikan bahwa amanah sebagai ketua PPDI bukan perkara mudah. Ia kini mengemban tanggung jawab besar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan sekitar 3.000 perangkat desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Tuban. (ric)
