Surabaya, petisi.co – Rancangan APBD (R-APBD) 2026 belum menunjukkan keterkaitan yang gamblang dengan target RPJMD dan tema RKPD 2026. Penyusunan APBD semestinya tidak sekadar menguraikan angka dan alokasi urusan pemerintahan, melainkan menjadi instrumen untuk mencapai target RPJMD melalui tema tahunan RKPD.
Hal itu disampaikan juru bicara F-PAN, Dr. H. Suli Daim, SM., S.Pd., MM, saat membacakan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (29/09/25).
“Fraksi PAN memandang bahwa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 belum dapat menjelaskan rencana alokasi anggaran, ini akan mempengaruhi capaian apa dalam RPJMD Jatim. Dengan kata lain intervensi melalui uang rakyat ini akan membentuk capaian terhadap IKU seperti apa. Mohon penjelasan mengenai hal ini, paling tidak mengacu pada 9 penjabaran dari RKPD 2026,” ujar Suli Daim.
Masih dalam konteks tema RKPD 2026 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi” F-PAN menilai prioritas anggaran belum mencerminkan tiga fokus utama tersebut.
“Fraksi PAN bertanya dimana dan dalam bentuk apa Pembangunan Wilayah Strategis dilakukan dalam tahun 2026. Juga, bagaimana anatomi anggaran dalam R-APBD 2026 berfokus pada kemandirian pangan dan energi, serta bagaimana strategi intervensi khusus melalui program yang kemudian alokasi anggarannya wajar untuk didukung lebih dari lainnya dalam koridor sesuai urusan Pemerintah,” jelas Suli Daim.
Terkait unsur kemandirian pangan, F-PAN meminta rincian alokasi yang dikategorikan sebagai dukungan ketahanan dan kemandirian pangan, bukan hanya pada sisi ketersediaan, tetapi juga dukungan sektor penghasil. Misalnya infrastruktur agraria seperti irigasi dan embung.
“Perhatian dan keprihatinan kami dalam dukung infrastruktur ini adalah anggaran Jaringan dan Irigasi yang hanya 44,7 miliar rupiah, jauh dari cermin dukungan ketahanan pangan. Satu hal mengenai infrastruktur irigasi ini sebagai trigger untuk kami minta penjelasan Gubernur secara detail mengenai penurunan belanja modal dalam R-APBD Tahun Anggaran yang hanya 3,08 Triliun,” tegas Suli Daim.
Pada aspek kemiskinan, F-PAN mencatat masih terdapat 17 kabupaten/kota di Jatim dengan tingkat kemiskinan tinggi dan memerlukan perhatian lebih.
Fraksi menilai intervensi anggaran cenderung seragam di seluruh daerah, sehingga meminta kebijakan anggaran yang transparan dan efektif serta sinergi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.
“Termasuk kolaborasi eksekutif dan legislatif untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan berdampak nyata,” kata Suli Daim.
“Fraksi PAN berharap respon dan penjelasan Saudara Gubernur dapat diberikan secara komprehensif dan detail, sehingga hal ini menjadi bahan bagi penajaman pembahasan pada forum dan tingkat selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih,” lanjut Suli Daim mempertegas. (ari)
