BATU, PETISI.CO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur (Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana BPBD Jatim bersama media massa di Hotel Batusuki Kota Batu, Selasa (7/5/2024).
Rakor diikuti oleh 80 wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Pemprov Jatim dan DPRD Jatim. Mengambil tema ‘Peningkatan Koordinasi Media Massa Jawa Timur dalam Penanggulangan Bencana’.
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono yang hadir dalam rakor tersebut, menyampaikan apresiasi kepada BPBD yang bersinergi dan kolaborasi bersama media massa khususnya berkaitan dengan penanganan darurat bencana. Ini bagian dari strategi penanggulangan bencana secara pentahelix.
Media massa, menurtnya, memiliki peran penting dalam membantu penanganan bencana. Media massa dinilai sebagai corong informasi pemerintah dalam memberitakan perkembangan bencana.
Dia memberi contoh, saat bencana terjadi, informasi kebencanaan itu sangat penting, berapa jumlah korban jiwanya dan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga bantuan yang diberikan itu tepat sasaran.
“Kalau tidak ada korban jiwa, kemudian tim rescue diturunkan kan sama saja. Jadi informasinya harus jelas. Nah di sini strategi pentahelix tadi kita lakukan, peran dari media massa sangat dibutuhkan,” ucapnya.
Pihaknya berpesan agar dalam pemberian informasi kepada masyarakat, media massa harus menyertakan data yang jelas. Tujuannya sehingga masyarakat terhindar dari informasi hoax serta mengerti perkembangan penanganan bencana yang ada.
“Apresiasi kepada kawan media yang punya jiwa kepedulian dalam penanganan bencana. Bantu kami di pemerintah supaya masyarakat terinformasi dengan baik ketika terjadi bencana,” ujarnya.
Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menyampaikan, kegiatan Rakor bersama media massa dilakukan dengan tujuan untuk menjalin sinergi serta kolaborasi sekaligus memberikan pemahaman kepada media khususnya berkaitan dengan penanganan bencana.
“Banyak video terkait bencana yang viral ternyata hoax. Sehingga melalui kegiatan ini kami ingin agar media masa bisa memberitakan sesuatu yang akurat dan menjadi acuan bagi masyarakat ketika bencana terjadi,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Adhy memaparkan bagaimana peran pemerintah provinsi terhadap penanganan bencana di Jatim. Ia menyebut bahwa selama ini Pemprov Jatim telah menerapkan strategi pentahelix.
“Pentahelix yang dimaksud adalah dengan melibatkan sejumlah stakeholder mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa,” ujarnya.
Dengan adanya strategi tersebut, setidaknya sepanjang tahun 2023 angka kejadian bencana di Jatim mengalami penurunan hingga 47,9 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun jumlah bencana tahun 2023 adalah sebanyak 117 kasus, sementara tahun 2022 sebanyak 244 kasus.
Indeks Risiko Bencana di Jatim pun tercatat terus eksis menurun pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun ini. Untuk tahun 2023 ini berada pada angka 101,65, turun sebesar 7,04 poin dari tahun 2022 yakni sebesar 108,69.
“Pencegahan dan penanganan bencana, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Dalam hal ini, pentahelix adalah jawaban. Tinggal disesuaikan jurus pentahelix prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Sebab karakter masalahnya berbeda-beda dan juga memperhatikan aspek lokal,” jelasnya. (bm)
