BOJONEGORO, PETISI.CO – Provinsi Jatim memiliki jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terbanyak di Indonesia. Menurut data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud Jumlah tepatnya yakni 44.798 dari total 227.337 PAUD yang tersebar di Indonesia. Sedangkan Provinsi terbanyak kedua yaitu Jabar dengan 34.835 PAUD, dan ketiga Jateng sebanyak 32.365.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf saat menghadiri acara Gerakan Nasional Pembelajaran Aku Anak Jujur (Gernas Manjur) II, di Gedung Serbaguna, Jl. KH. Mansyur No. 9, Bojonegoro, Sabtu (20/05/2017).
Gus Ipul-sapaan akrab Wagub Jatim menjelaskan, dari 33 juta anak usia dini yang ada di Indonesia baru 5,36 juta anak yang mendapatkan layanan PAUD. Padahal berdasarkan survei anak-anak yang mendapat layanan PAUD, terbukti menunjukkan perkembangan kognitif, dan sosio emosional yang lebih baik dibanding anak yang tidak mendapat layanan tersebut. “Ini menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan PAUD sangat penting bagi anak-anak khususnya usia 0 sampai 8 tahun,” terangnya.
Ia menambahkan, sesuai target Susatainable Development Goals (SDGs) tentang pendidikan berkualitas tahun 2030, PAUD memang perlu diadakan. Apalagi, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara perkembangan yang dialami anak pada usia dini dengan keberhasilan dalam kehidupan selanjutnya.
“Jika ditarik kebelakang menurut kedokteran pembentukan karakter anak bisa dimulai sejak dalam kandungan, dan saat ini sudah banyak dilakukan olek masyarakat,” imbuhnya.
Terkait pendirian PAUD, Gus Ipul menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Thn. 2014 Pasal 2, PAUD dapat didirikan oleh pemkab/pemkot, pemerintah desa, perseorangan, maupun kelompok orang. Saat ini di Indonesia terdapat 192.452 lembaga PAUD, dengan rincian 3.869 lembaga negeri dan 188.538 lembaga swasta. Sedangkan jumlah gurunya yakni 475.857, dan tenaga pendidik sebanyak 30.829.
“Berdasarkan data tersebut membukitikan bahwa PAUD mayoritas dikelola oleh swasta,” ujarnya.
Gus Ipul berharap, meskipun jumlah guru PAUD swasta lebih banyak daripada yang negeri namun kedepan juga bisa mendapat tunjangan dari pemerintah. Pemberian tunjangan tersebut nantinya berdasarkan sertifikat yang dimiliki. Menurutnya, hal ini dimungkinkan karena telah diterapkan pada lembaga pendidikan lainnya. “Saya punya harapan guru-guru PAUD swasta yang bukan PNS bisa mendapat tunjangan dari pemerintah melalui sertifikat yang mereka miliki,” urainya.
Lebih lanjut disampaikan, peningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi guru-guru PAUD harus terus dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena kualitas guru menentukan 50 persen keberhasilan proses belajar mengajar, baru metode dan sarana-prasarananya. “Ilmu ini sifatnya terus berkembang sehingga pendidikan secara berjenjang bagi guru PAUD perlu dilakukan, agar PAUD yang dikelola semakin maju dan bisa menghasilkan generasi pemenang. Tentunya dengan dukungan pemerintah,” pungkasnya.
Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh 3000 guru PAUD yang tergabung dalam organisasi HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini) Bojonegoro.(cah/dwi).
