SURABAYA, PETISI.CO – Pemprov Jawa Timur menargetkan pembangunan 25 ribu Rumah Sejahtera Tapak (RST) di Jatim pada Tahun 2017 ini. Target ini sesuai arahan Presiden Jokowi Tahun 2016 lalu untuk membangun satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini disampaikan Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim saat audiensi dengan DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim di Ruang Kerja Wagub, Jalan Pahlawan 110 Surabaya (6/3/2017).
Menurut Gus Ipul, Tahun 2016, dari target 25 ribu rumah RST, baru terealisasi sekitar 8 ribu rumah. Hal itu disebabkan kendala perijinan di daerah yang dialami oleh para pengembang. “Kita punya pekerjaan rumah untuk memenuhi target 25 ribu tersebut. Padahal RST ini sudah ada kebijakan tentang kemudahan uang muka dan perijinan,” katanya.
Kendala tersebut, lanjut Gus Ipul, karena belum semua daerah tahu tentang kebijakan perijinan yang baru. Sehingga perlu adanya sosialisasi terkait hal ini. “Masalah rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah di Jatim sendiri sudah ada program RTLH. Kemudian di Jatim juga ada Tim Percepatan yang mengatasi hal ini,” katanya.
Karena itu, dirinya berjanji akan membicarakan hal itu dengan gubernur. Untuk selanjutnya, akan bertemu dengan para kepala daerah dan stakeholder untuk membahas hal tersebut. “Saya akan sampaikan ke Pak Gubernur kendalanya apa. Kita punya data 2016, kendala kita apa nanti akan kami rinci secara detail,” katanya.
Ditambahkannya, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk rumah murah yang dibangun pengembang. Akan tetapi, tahun ini jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. “Saat ini di Jatim ada 1.500 pengembang yang aktif. Sedangkan anggaran PSU tahun ini menurun drastis, yakni saat ini 5 milyar rupiah untuk 10 lokasi. Tahun lalu masih 1 milyar rupiah per lokasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD REI Jatim, Happy Gunawarman mengatakan, audiensi dengan Wagub ini untuk melaporkan sejauh mana perkembangan RST yang ada di Jatim. Menurutnya, ada kendala yang ditemui pengembang terutama di kab/kota. Menurutnya, satu sisi pemerintah sudah mendukung melalui kebijakan presiden, adanya Peraturan Presiden dan Surat Edaran Mendagri. Akan tetapi belum berjalan mulus karena banyak kab/kota yang belum menjalankan kebijakan ini.
“Kendalanya perijinan. Sebenarnya perijinan sudah dimampatkan jadi 44 hari, ada yang dibuang seperti perijinan lokasi. Tapi di lapangan sering terkendala perijinan yang berbelit-belit. Kami minta agar ada sinkronisasi dari pemerintah pusat dan daerah. Walaupun ada surat edaran mendagri, tapi di daerah menemui kendala,” katanya.
Menurutnya, beberapa daerah di Jatim yang sudah siap untuk mengembangkan RST ini diantaranya Madiun, Kediri, Jember dan Banyuwangi. RST ini merupakan rumah dengan tipe 36/60 dengan target harga 123 juta rupiah untuk Provinsi Jatim, dengan kenaikan harga 5-7 persen per tahun. RST ini dikenakan DP satu juta rupiah dengan angsuran 800 ribu per bulan selama 15 tahun. (hari/hms)
