PASURUAN, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menegaskan bahwa penyampaian sertifikat bagi rakyat juga berarti memberi kepastian kesejahteraan bagi mereka. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan di hadapan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada acara penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di GOR Sasana Krida, Kab. Pasuruan, Sabtu (12/5).
Ditambahkan, masyarakat kecil yang memiliki tanah namun tidak memiliki surat/ sertifikat tanah termasuk masyarakat yang tidak memiliki masa depan. Namun, setelah memiliki sertifikat tanah, masyarakat memiliki kepastian akan masa depannya.
Pemberian sertifikat yang diberikan oleh pemerintah ini, lanjutnya, merupakan kerja nyata dan konkrit pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya di Jatim.
“Kami atas nama masyarakat Jatim mengucapkan terima kasih dan berdoa agar Bapak Presiden diberi kesehatan dan ditambah kekuatannya untuk membantu rakyat kecil,” imbuhnya yang di sambut tepuk tangan masyarakat penerima sertifikat.
Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan, setiap kali melakukan kunjungan ke seluruh Indonesia seringkali menerima keluhan dari masyarakat, yakni sengketa lahan dan tanah. Baik, antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, atau rakyat dengan BUMN.
Setelah masyarakat memegang sertifikat sebagai tanda bukti hukum kepemilikan tanah, lanjutnya, dipastikan tidak akan terjadi sengketa atau saling klaim tentang tanah. “Oleh karena itu. Saya minta BPN bekerja ekstra dalam melayani kebutuhan masyarakat,” tegasnya sambil menjelaskan dirinya meminta kepada BPN untuk menyelesaikan sertifikat sebanyak 7 juta/ tahun. Untuk Jatim, target tahun 2018 ini sebanyak 1.500.000 sertifikat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara mengingatkan, agar masyarakat tidak langsung “menyekolahkan” sertifikat atau pinjam uang di bank sebagai agunan dan jaminan. Tetapi, ia meminta tolong agar dihitung dan dikalkulasi, apakah cukup untuk mencicil dan harus dihitung apakah sanggup mengembalikannya tidak.
“Tolong pinjaman bank dari hasil sertifikat digunakan untuk investasi dan usaha yang produktif. Pinjaman tersebut harus memberikan nilai manfaat dan keuntungannya bisa untuk melunasi,” harapnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Negara Dr. Sofyan Djalil mengatakan, bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat proses sertipikat bagi rakyat.
Sertifikat yang diterima oleh seluruh rakyat ini, bisa digunakan sebagai agunan dan permodalan usaha. Sertifikat yang dimiliki adalah surat berharga yang harus dijaga dan jangan sampai hilang atau disalah gunakan.
Ia memprediksi pada tahun 2023 semua tanah di Jatim sudah bersertipikat. BPN lanjutnya akan segera mendata, mendaftarkan kemudian diproses menjadi sertipikat sesuai permintaan masyarakat.
“Pak Presiden memerintahkan seluruh aparat BPN untuk mempercepat sertifikat kepada rakyat. Selama ini rakyat punya tanah tapi tidak punya bukti, sehingga seringkali jadi sengketa. Terpenting, tanah yang bersertifikat akan menambah nilai jual tanah itu sendiri,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dibagikan sebanyak 4.065 sertifikat tanah untuk rakyat kepada enam daerah di Jatim, yakni Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota dan Probolinggo, Kota Surabaya, serta Kab. Mojokerto. Sertifikat yang diberikan kepada masyarakat Kab. Pasuruan sebanyak 3.000 sertifikat, Kota Pasuruan sebanyak 121 sertifikat, Kab. Probolinggo sebanyak 334 sertifikat dan Kota Probolinggo sebanyak 160 sertifikat. Sementara itu, Kab. Mojokerto sebanyak 100 sertifikat dan Kota Surabaya sebanyak 350 sertifikat.
Seusai melakukan kunjungan di Ponpes Bayt Al Hikmah dan pembagian sertifikat, Presiden bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jatim Soekarwo meninjau tol Gempol-Pasuruan. Ruas yang ditinjau adalah Rembang-Pasuruan (seksi 2) dengan panjang ruas jalan tol seksi II yakni 6,6 km.
Seusai melakukan peninjauan, Presiden menyatakan, bahwa segala hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan tol tidak ada permasalahan. Setelah melihat progres yang positif dari pengerjaan tol ini, Presiden yakin tahun ini dari Merak-Pasuruan bisa beroperasi dan digunakan untuk kebutuhan mudik lebaran secara fungsional.
Sementara itu, untuk ruas tol Pasuruan-Probolinggo, Kepala Negara yakin dapat beroperasi pada akhir tahun ini. Pada bulan Juni nanti, pemerintah akan mulai melakukan pembebasan lahan dari Probolinggo – Banyuwangi. Jika pembebasan lahan rampung, bisa segera dilakukan pembangunan konstruksi. “Saya berharap, pada 2019 akhir, jalan tol dari Merak-Banyuwangi bisa digunakan oleh masyarakat,” tegasnya. (cah/hms)
