PETISI.CO
Data kab/kota di Jatim yang masuk level 1 dan 2.
PEMERINTAHAN

Kabar Klaster Covid-19 PTM Terbanyak di Jatim, Ini Penjelasan Gubernur Khofifah

SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), mengakui jika ada miskonsepsi terkait data yang menyebutkan bahwa klaster Covid-19 pembelajaran tatap muka (PTM) terbanyak adalah Jatim.

“Data yang dikeluarkan Kemendikbud Ristek adalah data akumulasi selama 14 bulan terakhir, sejak tahun 2020 lalu. Insya Allah, PTM di Jatim dikawal cukup ketat,” katanya dalam siaran persnya, Sabtu (25/9/2021).

Secara berkala, menurutnya, Pemprov Jatim telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PTM jenjang SMA/SMK atau SLB yang telah berlangsung selama lebih dari dua pekan ini. PTM dilaksanakan secara hybrid dengan menggabungkan konsep tatap muka dan daring.

“Alhamdulillah, Jatim saat ini level 1 dengan 25 daerah level 1 sisanya 13 daerah level 2 dan semua daerah risiko rendah atau zona kuning sehingga sekolah bisa melaksanakan PTM terbatas bertahap,” ujarnya.

Provinsi Jatim terus mendapatkan kabar menggembirakan yang harus disyukuri dalam penanganan Covid-19. Hal ini tak terlepas dari peran semua elemen masyarakat di dalamnya.

Tak hanya pemprov saja, tetapi juga Forkopimda Jatim, Pemkab/Pemko, tenaga kesehatan (nakes), perguruan tinggi, media dan seluruh elemen masyarakat bersinergi menangani Covid-19 di Jatim.

Berdasarkan data assesment situasi Covid-19 dari Kemenkes RI tanggal 22 September 2021 yang dirilis 23 September 2021, jumlah daerah di Jatim yang masuk dalam level 1 mencapai 25 kabupaten/kota(65,7%).

Baca Juga :  Ratusan Sekolah Sudah PTM, Dispendik Surabaya Siapkan Langkah Penanganan Klaster Baru

Angka tersebut meningkat dari sebelumnya 21 kabupaten/kota per 20 September 2021 menjadi 23 kabupaten/kota dan saat ini menjadi 25 kabupaten kota berdasarkan hasil asesmen level Kemenkes tanggal 23 September.

Adapun kab/kota level 1, yaitu Kabupaten Tuban, Situbondo, Sidoarjo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Ngawi, Magetan, Lamongan, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Jombang, Jember, Gresik, Bondowoso, Bojonegoro, Banyuwangi, Lumajang dan Blitar.

Sementara untuk level 2 di Jatim, mengalami penurunan dari 17 daerah menjadi 13 kab/kota sesuai assesment dari Kemenkes RI per 23 September 2021. Yaitu, kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Sumenep, Probolinggo, Pacitan, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Madiun, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Madiun, dan Bangkalan.

Atas capaian yang diperoleh tersebut, Khofifah memberikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras, sinergi, serta kolaborasi dari berbagai elemen strategis masyarakat.

Tak hanya pemprov, tetapi forkopimda, pemkab/pemko, tenaga kesehatan (nakes), tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media, seluruh relawan dan masyarakat yang bersama-sama ikut mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di Jatim.

“Alhamdulillah, atas ikhtiar, sinergi dan do’a kita semua, provinsi Jatim kembali mendapatkan penambahan pada level 1. Sebanyak 25 kab/kota berada di level 1, 13 kab/kota level 2. Mohon tetap waspada dan diikuti dengan disiplin protokol kesehatan (prokes) serta percepatan vaksinasi,” tuturnya.

Baca Juga :  Sepakat PSBB, Risma Pilih Ikuti Keputusan Gubernur Jatim

Dijelaskan, assesment yang dilakukan Kemenkes RI tersebut berdasarkan atas hasil 6 parameter. Yakni, kasus konfirmasi, Rawat Inap RS, Kematian, Testing, Tracing dan Treatment yang dilakukan secara masif dan terukur sehingga menghasilkan predikat memadai.

Dari keenam parameter tersebut, Jatim semuanya memenuhi standar memadai dari standart WHO maupun Kemenkes RI. Misalnya, kasus konfirmasi berada pada level 1 dengan angka 5,14 per 100 ribu penduduk/minggu.

“Angka tersebut jauh di bawah standar yang ditetapkan Kemenkes RI yaitu di bawah 20 per 100 ribu penduduk/minggu,” tandasnya.

Rawat inap RS berada pada level 1 dengan angka 1,11 per 100 ribu penduduk/minggu di bawah standar Kemenkes RI yaitu <5 per 100 ribu penduduk/minggu.

Tingkat kematian berada pada level 1 mencapai 0,37/100 ribu penduduk/minggu di bawah ketentuan Kemenkes RI yaitu <1/100 ribu penduduk/minggu.

Begitu juga dari segi tracing, testing dan treatment dinilai memadai sesuai hasil assement Kemenkes RI. Untuk testing sendiri, jumlah tes PCR di Jatim sudah sesuai standar WHO (>40.479 test/ minggu).

Berdasarkan data.covid19.go.id per 22 September 2021, seminggu terakhir berada di sekitar angka 150.000 test/minggu. Sehingga positivity rate Jatim kembali mengalami penurunan berada di angka 0,96%. Angka ini memenuhi standart WHO di bawah 5%/ minggu.

Baca Juga :  Gubernur Jatim Minta Pejabat Dinas Kehutanan dan PU CKTR Langsung Nyekrup Perpres No 80/2019

Sementara untuk tracing Jatim mencapai 18,15 rasio kontak erat/kasus konfirmasi/minggu. Dengan demikian, tracing ratio Jatim mampu menembus standar Kemenkes RI, dimana Standar Kemenkes RI yaitu 15 kasus ditracing per 1 kasus.

Untuk treatment di Jatim, jika dilihat dari tingkat ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di RS sudah mencapai 10,38%/minggu. Artinya BOR di Jatim ini sudah berada sangat jauh di bawah standar WHO yaitu di bawah 60%

“Alhamdulillah tracing ratio Jatim kini sudah melebihi standar Kemenkes. Artinya kini tiap kasus positif yang ditemukan di Jatim telah ditracing dan ditemukan 16 kontak eratnya untuk dites dan diisolasi, sehingga penularan menurun dan positivity rate di bawah 1 yaitu 0,96% per minggu. Begitu juga untuk BORnya, mencapai 10,38%/minggu di bawah standar WHO,” tandas Mantan Mensos RI.

Meski demikian, Khofifah terus mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes). Ini penting, karena kedisiplinan menjalankan prokes menjadi salah satu kunci untuk melindungi diri kita dan orang di sekeliling kita dari penularan Covid-19. (bm)

terkait

Gubernur Jatim Akan Bentuk Tim Gabungan Forkopimda dan Gugus Tugas Surabaya Raya

redaksi

Pemkab Jember Bersama Aparat Gabungan Larang Mudik dan Kerumunan Jelang Lebaran

redaksi

Pemkab Mojokerto MoU Dengan Kejaksaan

redaksi