BONDOWOSO, PETISI.CO – Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dinobatkan sebagai kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dalam peringatan Hari HAM se Dunia ke-71. Salah satu indikatornya yaitu upaya pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat yang mengedepankan penerapan HAM.
Dari indikator tersebut, Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan penghargaan berupa Kabupaten Peduli HAM kepada Kabupaten Bondowoso. Penghargaan tersebut diterima Bupati Bondowoso, Salwa Arifin dari Dirjen Hak Asasi Manusia, Dr. Mualimin Abdi di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12/2019).
Bupati Salwa melalui Sekda Bondowoso, Saifullah mengaku bersyukur atas penghargaan itu. Menurutnya, apresiasi itu tidak lepas dari upaya pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia di Kabupaten Bondowoso dan juga masyarakat yang ikut bahu membahu dalam penegakan HAM.
“Alhamdulillah, kami mewakili Pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat bersyukur atas diterimanya penghargaan ini. Kami berkeyakinan bahwa HAM merupakan nilai-nilai kemanusiaan dan implementasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” terangnya.
Ia menambahkan, Pemkab Bondowoso terus berupaya menjunjung tinggi norma-norma hak masyarakat. Baik di bidang pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak serta lingkungan yang berkelanjutan.
“Norma tersebut adalah prinsip yang dijamin oleh amanat konstitusi yang harus kita laksanakan bersama,” jelasnya.
Sekda juga berharap, melalui momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia se Dunia ke 71 kali ini, hendaknya pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama memperkuat penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.
“Mari bersama berkomitmen dalam membangun kesadaran terhadap pentingnya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia,” katanya sambil mengimbuhkan, untuk mendapatkan penghargaan tersebut, Kabupaten Bondowoso harus melewati penilaian terhadap capaian kinerja selama tahun 2019.
Diantaranya, penilaian terhadap pencapaian kinerja struktur yang meliputi produk hukum dan penganggaran. Kemudian, capaian kinerja proses yang penilainya di dasarkan pada program kegiatan ketersediaan dan pemenuhan serta penilaian terhadap hasil yang berkaitan dengan output kegiatan. (tif)
