JEMBER, PETISI.CO – Hadirkan KASN (Komisioner Aparatur Sipil Negara) ke Jember, Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto tak ingin mengulang kesalahan tata kelola keungan yang menyebabkan Kabupaten Jember mendapat predikat Opini Tidak Wajar (OTW) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (10/06/2021).
Menurut perwakilan KASN, Rudiarto Sumarwono, kehadirannya ke Jember untuk memberikan pembinaan kepada pejabat di Kabupaten Jember, yang merupakan upaya perbaikan dalam hal pengelolaan anggaran, sehingga Jember bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Untuk mencapai tujuan perbaikan pengelolaan anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Jember, dapat melakukan pembinaan dan sosialisasi manejemen kerja dan tata, pengisian jabatan pimpinan tinggi dan penegakan disiplin PNS.
Rudiarto Sumarwono menilai langkah Bupati Jember, dalam upaya perbaikan pengelolaan keuangan sudah tepat, sesuai visi pemerintah pusat. Karena visi pertama Presiden Joko Widodo adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia.
“Jadi ini juga untuk meningkatkan kualitas pejabat daerah,” terang Rudiarto Sumarwono pada acara yang dihadiri kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Jember itu.
Hanya saja yang perlu diingat, para pejabat harus saling bersinergi dan menjalin komunikasi dengan baik terhadap yang di atasnya.
“Juga memperbanyak jaringan, antara pemerintah daerah dan pusat juga harus berkoordinasi secara baik,” tambah Rudiarto Sumarwono.
Sementara, Bupati Hendy menegasksan, tidak ingin mengulang kesalahan seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Pemkab Jember memperoleh Opini Tidak Wajar (adversed opinion) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), akibat dari pengelolaan keuangan yang kurang tepat.
“Kita layani masyarakat semaksimal mungkin. Kalau aturannya seperti itu, jalankan saja, jangan dikurangi dan jangan dilebihi, cukup kemarin saja kesalahannya. Wis Wayahe Jember bangkit,” tuturnya.
Melalui upaya perbaikan kualitas SDM, Bupati Hendy berharap, para pejabat di Jember bisa memaksimalkan anggaran dengan baik, serta menggunakannya sesuai aturan yang berlaku.
“Kita harus bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), cukup yang kemarin saja tidak wajarnya,” tandasnya. (mmt)
