BONDOWOSO, PETISI.CO – Polres Bondowoso mulai melakukan penyelidikan dari laporan kasus dugaan mark up pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh oknum distributor. Namun, Kapolres Bondowoso, AKBP Erick Frendiz belum bisa memberikan banyak informasi terkait hal ini.
“Kasus masih dalam proses lidik, kami belum bisa memberikan keterangan banyak terkait kasus ini,” ucapnya dengan singkat, Rabu (8/4/2020) kemarin.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (P3K) Kabupaten Bondowoso, Syaifullah, membenarkan jika indikasi mark up pupuk bersubsidi tersebut, sudah masuk ke ranah hukum.
“Iya betul, kasus ini sudah masuk ke ranah hukum. Ada dua oknum distributor penyalur pupuk bersubsidi yang ditengarai melakukan mark up kepada kios-kios pengecer yang melebihi ketentuan harga eceran tertinggi,” ungkapnya, Kamis (9/4/2020).
Mencuatnya kasus ini, kata Syaifullah, ada warga yang datang melapor ke pemerintah terkait indikasi pelanggaran penjualan harga pupuk yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) tersebut.
“Kami bekerja sama dengan TNI dan Polri apabila ditemukan pelanggaran berupa penyimpangan harga akan dilakukan tindakan tegas berupa penutupan,” katanya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, bahwa masyarakat juga bisa melaporkan secara langsung kepada pemerintah terkait adanya penjualan di atas ketentuan HET.
“Untuk pelaporannya masyarakat harus membawa bukti-bukti pendukung secara lengkap, maka kios atau distributor yang melakukan pelanggaran akan langsung ditutup,” tegas Sekda.
Ditanya soal dua oknum penyalur yang melakukan indikasi mark up harga pupuk bersubsidi yang sudah bergulir ke ranah hukum. Ia menjelaskan, akan selalu mengawasi dan mengikuti. Apabila terbukti, maka akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang ada.
“Soal adanya oknum penyalur yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dan kami akan mengikuti perkembangannya. Ada dua data yang sudah masuk lengkap dengan fotocopy-nya,” pungkasnya. (tif)
