SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas untuk menertibkan administrasi kependudukan (adminduk) guna mempercepat penanggulangan kemiskinan. Salah satu fokus utama adalah menindaklanjuti temuan banyaknya rumah yang dihuni puluhan Kartu Keluarga (KK).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemkot menerapkan kebijakan bahwa satu persil tanah maksimal diisi oleh tiga KK.
“Pemkot mengambil kebijakan satu persil diisi maksimal tiga KK, sambil memperhatikan jumlah jiwa yang tinggal. Dengan kebijakan ini, kami dapat fokus menyelesaikan kemiskinan dan membantu pendidikan anak-anak hingga ke jenjang kuliah,” kata Wali Kota Eri pada Minggu (9/6/2024).
Wali Kota Eri juga mempertanyakan kelayakan rumah berukuran 3×4 meter yang dihuni oleh tiga KK dengan total 12 jiwa, di mana rumah tersebut seharusnya memiliki ruang tamu, ruang makan, dan ruang tidur.
“Tipe 45 adalah ukuran rumah paling kecil yang layak. Jika sekarang ada rumah berukuran 3×4 meter, apakah itu benar-benar rumah? Itu lebih mirip kos-kosan. Beberapa kos-kosan bahkan dihuni hingga 50 KK, jadi bagaimana mereka tidur?” ujarnya.
Oleh karena itu, pemkot membatasi satu persil rumah maksimal diisi tiga KK untuk memastikan intervensi yang diberikan tepat sasaran dan merata kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. “Dengan kebijakan ini, kami bisa fokus menyelesaikan kemiskinan,” jelasnya.
Selain itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa pemkot memprioritaskan bantuan sosial untuk warga asli Surabaya yang tinggal di Kota Pahlawan.
“Jika satu rumah diisi oleh 50 KK, semua menumpang, dan sekolahnya dibiayai oleh pemkot, bagaimana nasib warga asli Surabaya?” tanyanya.
Wali Kota Eri menyatakan bahwa pemkot mengambil langkah tegas untuk mengatasi sistem yang memungkinkan satu rumah dihuni puluhan KK.
“Ini yang saya lakukan untuk warga Surabaya. Jika ingin masuk KK Surabaya, mereka harus membuat surat pernyataan tidak menerima bantuan,” tegasnya.
Wali Kota Eri juga melarang warga memecah KK dalam satu rumah hanya untuk mendapatkan bantuan sosial.
“Jika ada yang menikah dan tinggal di rumah orang tua lalu memecah KK, pemkot akan kesulitan mengontrol pemberian bantuan,” ujarnya.
Menurutnya, memecah KK hanya untuk mendapatkan bantuan akan membuat pendataan tidak akurat dan menyulitkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
“Pendekatan berbeda akan kami lakukan. Jika dalam satu rumah ada dua hingga tiga KK yang meminta bantuan, ini akan memberatkan,” jelasnya.
Oleh karena itu, warga yang ingin mendapatkan bantuan sosial harus terdaftar dalam satu KK yang sesuai dengan jumlah penghuni rumah.
“Saya bilang jika minta bantuan, masukkan dalam satu KK. Jadi kami tahu berapa jiwa dalam satu KK dan pendapatan mereka,” katanya.
Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan memberikan bantuan kepada warga dengan KK bermasalah.
“Jika pecah KK dalam satu rumah, jangan minta bantuan. Alhamdulillah tidak ada yang mau. Pecah KK untuk minta bantuan malah membuat kacau,” katanya.
Ia memastikan bahwa pemkot berkomitmen untuk menertibkan adminduk dan membantu warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan.
“Jadi jika pindah KK ke Surabaya jangan sembarangan, kasihan warga asli Surabaya yang belum dibantu, terhalang oleh yang baru masuk,” pungkasnya. (dvd)
