Petisi
Staf khusus Kemenaker, Titik Mashuda (kiri) memberikan keterangan pers.
PEMERINTAHAN

Kemenaker Sosialisasi Kartu Pra Kerja

SURABAYA, PETISI.CO – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) melakukan sosialisasi Kartu Pra Kerja serentak ke 12 provinsi di Indonesia. Jawa Timur (Jatim) menjadi salah satu provinsi yang disasar, karena memiliki 30 Kabupaten/Kota yang bakal mendapat kartu pra kerja.

Sosialisasi kartu pra kerja tersebut dilaksanakan Kamis (12/3/2020) lalu. “Ada 12 provinsi yang melakukan sosialisasi. Total ada 25 provinsi se Indonesia yang bakal mendapat kartu pra kerja. Salah satunya Jatim,” kata Staf Khusus Kemenaker, Titik Mashuda kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Tujuan sosialiasi, menurutnya, adalah mensosialisasikan kartu pra kerja dan melakukan pemetaan calon penerima kartu pra kerja hingga verifikasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) maupun PLK-PLK yang akan menjadi tempat pelatihan untuk penerima kartu pra kerja.

“Jadi, kita sosialisasi di Kantor Disnakertrans Jatim untuk mendata dan memverifikasi berapa banyak LPK dan PLK di daerah masing-masing, serta kapasitas pertahun bisa melatih berapa orang. Jadi, itu mungkin menjadi target kita di satu daerah,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tidak bisa menentukan jumlah kuota kartu pra kerja di Jatim. Karena tergantung dengan kapasitas pendaftaran dan kapasitas dari lembaga pelatihan-pelatihan yang ada di Jatim. “Soal kuota itu, kita tidak bisa memastikan,” cetusnya.

Kemenaker sendiri mendapat jatah 500 ribu kartu pra kerja dari total kuota 2 juta yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 500 ribu kartu pra kerja tersebut, akan dibagikan ke 25 provinsi se Indonesia. Sisanya 1,5 juta kartu pra kerja diberikan kepada Kemenko Perekonomian.

“Kita konsentrasi di 500 ribu kartu pra kerja dan disebar di 25 provinsi se Indonesia. Tak semua kab/kota menerima kartu tersebut. Sasaran kita adalah kantong-kantong atau basis Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan terkena dampak PHK, serta disabilitas di Kabupaten Sidoarjo,” ungkapnya.

Dijelaskan, Kemenaker punya data dan akan disinkronkan dengan data di daerah, apakah data itu masih valid. Karena LPK-LPK swasta tak semuanya sinkron di data Depnaker. “Kita punya sistem, namanya sisnaker yang kita dorong semua LPK dan PLK masuk dalam sistem itu,” ucapnya.

Pihaknya berharap kartu pra kerja ini bisa tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena itu, Jatim diharapkan menjadi pilot project dalam penyebaran kartu pra kerja tersebut. Launching kartu pra kerja direncanakan pada awal April oleh Presiden Jokowi.

“Ada enam provinsi akan launching pilot projectnya. Selain Jatim, yaitu Jabar, Bali, Sumut, Sulut dan DKI Jakarta. Target akhir Maret sudah disebar, karena awal April sudah launching. Mungkin tidak serentak 2 juta, tapi bertahap,” paparnya. (bm)

terkait

KPK Ajak Seluruh Pemda di Jatim Optimalkan Pendapatan Daerah

redaksi

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Gubernur Jatim Dorong Pendidikan Vokasi

redaksi

Kecamatan Ngariboyo Melaksanakan Musrenbang 2020

redaksi