SURABAYA, PETISI.CO – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menaruh perhatian besar kepada Jawa Timur yang berjuang keras untuk mempertandingkan 13 cabang olahraga (cabor) di PON XX 2020 di Papua. 13 cabor tersebut, dicoret dari cabor PON 2020, karena tidak dikehendaki oleh tuan rumah Papua.
“Pak Menpora pasti memperhatikan Jatim. Kemenpora sudah mengirimkan revisi PP No 17 Tahun 2007 ke Presiden,” kata M Nigara, staf khusus Kemenpora pada Lokakarya “Mencari Desain Pembinaan pasca Rasionalisasi 10 cabang olahraga PON 2020” di Hotel Kampi, Surabaya, Sabtu (14/12/2019).
13 cabor yang dicoret itu, terdiri dari 3 cabor yang kali pertama didelete, antara lain bowling dan arum jeram. Sisanya 10 cabor dicoret baru-baru ini. Yaitu, Balap sepeda, Ski Air, Bridge, Woodball, Gateball, Golf, Soft Tenis, Tenis Meja, Dansa, dan Petanque.
SK 37 cabor yang dipertandingkan di PON Papua sudah diteken oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman. Dalam SK tersebut ditetapkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang olahraga, 679 nomor pertandingan/perlombaan dan kuota atlet sebanyak 6.442 orang.
“Revisi PP No 17 merupakan bagian dari upaya Kemenpora agar cabor-cabor yang dicoret bisa dipertandingkan di PON Papua. Perubahan PP ini tidak mudah bagi pemerintah, karena ini domain KONI. Ini goodwill pemerintah. Pak Menpora pasti perhatikan Jatim,” tambah Nigara.
Pemerintah, menurutnya, inginnya PON 2020 tetap digelar di Papua. Cabor-cabor yang hilang akan dipikirkan oleh tuan rumah untuk dipertandingkan di provinsi lain. Karena itu, harus ada peraturan baru sebagai payung hukumnya.
“Mari kita bangun olahraga bersama-sama. Pak Menpora sudah mengatakan urusan dalam negeri itu urusan KONI, urusan luar negeri itu urusan KOI. Duduk bareng. Alhamdulillah ketua KONI dan KONI bisa duduk bersama,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Direktur Sport Sicience KONI Jatim, Prof Toho Cholik Mutohir. Dari lokakarya ini, Toho menyebut kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri-sendiri, tapi harus terpadu. Ke depan, olahraga ini harus dibangun secara gotong royong dan kolaborasi.
“Masalah yang kita hadapi sekarang hanya satu, mau berkoordinasi dan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah atau tidak. Itu bagian dari solusi. Dan itu, sudah diatur dalam UU No 3. Harus ada kemauan yang harus dilakukan dalam action dan action secara kolaborasi untuk mengambil solusi,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya tetap memohon, mendukung dan mendorong agar PP No 17 tahun 2007, pasal 12 khususnya, itu yang perlu direvisi. Kalau sudah direvisi, maka harus segera menggelar rapat koordinasi dengan cepat dan hasil ini bisa digunakan sebagai pendorong untuk bisa maju lagi.
“Kita bertekad agar paling tidak 13 cabor itu ada alternatif solusi. Minimum level PON dan tempatnya diluar provinsi Papua, yakni Jatim dan DKI Jakarta,” tandas Guru besar Universitas Negeri Surabaya ini.(bm)
