SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta Bupati Walikota bersama jajaran Forkopimda se-Jatim meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana di tengah dampak cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi.
“Membangun kewaspadaan, melakukan mitigasi dan antisipasi bencana menjadi penting guna meminimalisir resiko dampak bencana,” tegasnya saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim di BPSDM Jatim, Rabu (2/11/2022).
Selain gubernur Khofifah, Pelatihan Kepemimpinan dalam penanggulangan bencana ini diikuti Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Bappeda dari kab/kota se-Jatim. Dipimpin langsung Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto.
“Rakor kali ini kami mencari solusi komperehensif utamanya terkait penanganan bencana di saat cuaca ekstrim yang diikuti hydrometeorologi. Yang mana kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya banjir bandang, longsor, tanah bergerak serta angin puting beliung,” tambah Khofifah.
Mantan Menteri Sosial ini menjelaskan, paradigma penanggulangan bencana dengan mengedepankan langkah preventif menjadi sangat penting. Sebab, hal ini menjadi bagian dari langkah-langkah mitigasi bencana.
“Kesiapsiagaan, pencegahan dan membuka ruang yang lebih luas terhadap kegiatan-kegiatan pengurangan resiko bencana harus kita terapkan. Ke depan, tantangan terhadap pelaksanaan tugas upaya penangulangan bencana akan semakin berat jika tidak dilakukan mitigasi komprehensif,” katanya.
Untuk itu, pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan semua pihak.
Berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan dan mitigasi guna meminimalisir resiko bencana, Khofifah menekankan Pemda untuk aktif mengupdate informasi potensi dan resiko bencana di wilayahnya.
Baik dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sampai dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk mitigasi bencana geologi atau kegunungapian.
Selanjutnya, pemda diarahkan untuk memetakan potensi bencana dengan melakukan langkah-langkah preventif – mitigatif. Mulai dari mengecek aliran sungai atau irigasi, membersihkan sampah di aliran air sungai, melakukan pengerukan di titik sungai yang mengalami pendangkalan, sampai memastikan pintu air berfungsi dengan baik.
“Kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat yang diambil oleh pemerintah daerah akan memberikan percepatan perlindungan masyarakat terhadap dampak bencana. Oleh sebab itu penanggulangan bencana ini harus dilakukan dengan cepat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Tidak cukup itu, Khofifah berharap Bupati maupun Walikota bersama Forkopimda turun langsung bersama camat dan Forkopimcam serta kepala desa/lurah dalam memantau upaya antisipatif dan mitigatif di wilayahnya masing- masing.
“Seperti mengecek volume air sungai, cek sedimentasi, dan aktif melakukan pengerukan. Termasuk mengecek kondisi pintu air. Termasuk bagaimana mengkondisikan kultur masyarakat,” paparnya. (bm)
