SITUBONDO, PETISI.CO – Dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2018 di Kabupaten Situbondo, untuk harga satuan materialan bangunan, menuai kontra dan disoal oleh Ketua Asosiasi Penambang Situbondo (APSI), Amirul Mustafa.
Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) asal-asalan dalam menentukan harga tersebut, tanpa melakukan survei lokasi ke sejumlah pelaku usaha tambang di Kota berjuluk Bumi Shalawat Nariyah ini.
Sehingga dipastikan, kata Amir, panggilan akrabnya, dalam pelaksanaan proyek infrastruktur akan merugikan beberapa pihak. Salah satunya yang dirugikan, adalah kontraktor pelaksana.
Amir bahkan mencontohkan, harga batu dan pasir untuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek konstruksi seharusnya menyesuaikan keberadaan lokasi tambang.
“Misalnya, harga batu seharusnya antara wilayah barat, tengah dan timur berbeda jauh. Karena lokasi tambang batu itu di wilayah barat. Jadi harga satuan untuk kebutuhan batu, wilayah barat lebih murah dari wilayah tengah dan timur. Tetapi ini justru kebalikannnya, di timur HPS batu lebih murah, ini akan merugikan penyedia jasa konstruksi,” kata Amir.
Selain itu,ia menyatakan, harga pasir atau urugan tanah karena lokasi tambang adanya di wilayah tengah dan timur. Seharunya HPS untuk pasir itu disesuaikan dengan jauh dekatnya dengan lokasi tambang yang ada.
“Kalau tambang pasir ya adanya di wilayah timur dan tengah,” ungkapnya lagi.
Kondisi demikian, menurut Amir, karena selama ini Tim Survei HPS Kabupaten hanya bekerja di atas meja dan mengandalkan tim konsultan. “Seharusnya Tim Survei ini turun langsung ke lokasi para pelaku usaha tambang. Sehingga didapatkan HPS materialan bangunan yang benar-benar sesuai fakta di lapangan,” kata pria Kelahiran Patokan Kecamatan Kota Situbondo ini.
Karenanya, Amir meminta kepada Pemkab Situbondo, dalam hal ini Bupati H Dadang Wigiarto, agar mengevaluasi dan menelaah kembali HPS yang sudah ditetapkan tersebut. Agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Situbondo sesuai dengan perencanaan dan tidak amburadul.(sun)
