PETISI.CO
Ilustrasi.
PERISTIWA

Ketua DPRD dan KP3 Bondowoso Kecam Penyimpangan Pupuk Bersubsidi

BONDOWOSO, PETISI.CO – Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Ahmad Dhafir meminta semua pihak terkait untuk mengusut tuntas atas tertangkapnya oknum penjual pupuk bersubsidi dari Bondowoso ke Kabupaten Situbondo.

“Kami kasihan pada rakyat utamanya petani. Bantuan pemerintah itu untuk petani. Laporkan saja siapa pelakunya,” cetusnya, Jumat (12/3/2021).

Kami yakin masyarakat tidak semuanya tahu, bahwa setiap kwintal pupuk bersubsidi itu, di sana ada bantuan hampir Rp 400 ribu untuk rakyat.

“Makanya rakyat hanya disuruh membayar Rp 215 ribu, selebihnya dibantu pemerintah,” jelas Ahmad Dhafir dari fraksi PKB itu.

Baca Juga :  Pangkoarmada II Laksanakan Kunker ke Ketua DPRD Jawa Timur

Di samping itu, ia menegaskan, pupuk bersubsidi ini sama halnya dengan dulu beras miskin (Raskin) yang harga dasarnya Rp 8.500. Namun masyarakat hanya membayar Rp 1.600 selebihnya merupakan bantuan pemerintah.

“Hanya kemudian, karena dianggap murah lantas disalah gunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Nah kasus pupuk ini sama dengan itu,” tegasnya.

Senada dengan Ahmad Dhafir, Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Bondowoso sekaligus Pj Sekda, Soekaryo, mengaku akan mencabut izin distributor dan kios pupuk yang diamankan di Situbondo manakala terbukti melakukan pelanggaran.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Mark Up Pupuk Bersubsidi di Bondowoso Sudah Ditangani Kepolisian

“Menunggu hasil penyelidikan Polisi, jika memang benar-benar terbukti di balik penangkapan itu, ada kios atau distributor bermain, maka kami secara otomatis akan mencabut izinnya,”ungkap Pj Sekda Bondowoso.

Tak hanya itu, pihaknya juga tidak segan-segan untuk memproses bila terbukti ada petugas dari Aparatur Sipil Negara (ASN), turut terlibat.

“Kami sudah seringkali mengingatkan jangan sampai bermain-main dengan pupuk bersubsidi. Kalau sampai ada petugas yang terlibat baik dari ASN kami akan proses,” katanya.

Seraya menambahkan, selama ini kami meminta data laporan setiap bulan dari distributor. Sebagai upaya untuk memastikan tak ada penyelewengan.

Baca Juga :  UMK 2021 di Jatim, 27 Daerah Naik 11 Tetap

“Kalau ternyata saat ini ada penyelewengan, kemudian ditangkap, maka kami sangat bersyukur mereka itu tertangkap,” pungkasnya. (tif)

terkait

Kasun Desa Padasan Benarkan Jika Polindes Dijadikan Ladang Bisnis Wi-Fi

redaksi

1.156 Warga Binaan Lapas Kelas II A Sidoarjo Disuntik Vaksin Covid-19

redaksi

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan RSUD dr Koesnadi Menjadi Keputusan Banmus DPRD Bondowoso

redaksi