BONDOWOSO, PETISI.CO – Para Pengelola Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Bondowoso yang tergabung dalam Forum Komunikasi Diniyah Taklimiyah (FKDT), akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat. Seperti yang beritakan oleh beberapa media online beberapa hari terakhir pekan ini.
Pada akhirnya, Ketua DPC FKDT Kabupaten Bondowoso, Ustat Bahrul tiba-tiba mendapat perhatian publik dan menjadi sorotan media massa.
Informasi yang di himpun, Biaya Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) yang semula genap 12 bulan, yakni enam bulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, dan enam bulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso terancam dipangkas hingga menjadi dua bulan dampak refocusing.
Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (28/9/2021), Ustad Bahrul mengaku, bahwa pihaknya di undang oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, H. Achmad Dhafir, pada Minggu (27-9-2021) sore. Kemudian saya bersama pengurus FKDT lainnya menghadiri undangan tersebut di wisma nya.
“Pak ketua dewan, menyampaikan akan membantu dan memperjuangkan aspirasi dari kami terkait Bosda Madin ini,” katanya.
Akan tetapi, yang kita sesalkan adanya beberapa media online yang memberitakan kalau kami di anggap Ngeluruk, Demo dan lain sebagainya.
“Yang jelas, kami kecewa!,” cetus Ustad Bahrul.
Padahal, sebelumnya kami juga sudah banyak berkordinasi dengan banyak pihak bukan hanya kepada pak ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Bondowoso yang disebut-sebut berpredikat sebagai partai penguasa di eksekutif, dan pengusung pasangan Sabar (Salwa Arifin-Irwan Bachtiar), pada Pilkada Bondowoso 2018. Bahkan kami juga berkordinasi dengan Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin.
“Dan jawabanya sama, semuanya mau memperjuangkan aspirasi pengelola Madin karena pengamatan kami, pengaggaran terkait hal itu tidak mungkin hanya di lakukan oleh salah satu pihak eksekutif ataupun legislatif saja, perlu kerjasama,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, akhir-akhir ini beredar photo saya dengan bertuliskan ucapan selamat seperti itu.
Kami tidak pernah membuat ucapan. Memang kami mau membuat ucapan selamat kepada pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif.
“Tolong di luruskan, ini tidak sesuai dengan keinginan kami. Ini FKDT kan dibuat peluru dan di adu domba. “Kami keberatan terkait pemberitaan itu,” pungkasnya. (tif)
