BANYUWANGI, PETISI.CO – Ketua Korlap Forum Rakyat Banyuwangi Peduli Anggaran (FRBPA) Banyuwangi, M. Amrulloh, SH, MH menyebut, nilai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Banyuwangi, nilainya “D”, atau benar-benar gagal.
“Harusnya hal itu tidak terjadi ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi. Itu artinya ada kegagalan disini. Siapa yang gagal? Ya Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) dan BPKAD yang mengatur keuangan daerah selama ini. Itu yang gagal. Ibarat orang sekolah, dapat nilai ‘D’ atau benar-benar gagal,” kata Amrulloh usai aksi di depan Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (20/12/2018).
Faktanya, Pemkab Banyuwangi mengalami defisit anggaran selama dua kali berturut-turut, tahun 2017 sebesar Rp. 220 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp. 250 miliar.
Lanjut Amrulloh, hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya rekanan yang hingga kini belum dibayar, banyaknya progam-progam yang dipangkas, apalagi dengan belanja pengadaan barang yang langsung ke masyarakat, serta banyaknya tender-tender yang ditarik oleh Pemkab Banyuwangi.
(Baca Juga : Pengelolaan Anggaran Amburadul, 2 Tahun Banyuwangi Devisit Anggaran)
Solusi agar tidak terjadi deficit, menurut Amrulloh yakni dengan meningkatkan PAD, mengurangi belanja barang dan jasa, kegiatan Banyuwangi Festival harus dikurangi, belanja perjalanan dinas harus dipangkas, rapat-rapat ke luara negeri, hotel, maupun ke luar daerah juga harus dipangkas.
“Jika itu dilakukan, harapannya pada tahun 2019 mendatang Banyuwangi tidak terjadi defisit anggaran,” harapnya.
Amrulloh menambahkan, FRBPA berencana menggelar aksi lanjutan pada tanggal 27 Desember 2018 dengan melakukan demo besar-besaran terkait evaluasi Pemerintahan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas selama 8 tahun.
“Pada 27 Desember mendatang, kami akan menggelar aksi demo besar-besaran terkait evaluasi pemerintahan Bupati Anas selama 8 tahun,” tandasnya.(fat/kur)
