SURABAYA, PETISI.CO – Ada pernyataan menarik yang dilontarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pembangunan Tahun 2020 Regional I di Surabaya, Rabu (4/3/2020).
Sebagai salah satu upaya terhadap pencegahan tindakan korupsi, Firli mengingatkan kepada kepala daerah untuk tidak menyediakan amplop kosong di ruang kerjanya.
“Jangan ada amplop kosong di kantor. Karena kalau ada tamu datang, malah ingin mengisi dan memberikannya. Kepada tamu yang menghadap kepala daerah harus menghilangkan harapannya untuk mendapatkan uang setelah meninggalkan ruangan,” katanya.
Selain tidak disediakan amplop, Firli juga menyarankan kepala daerah tidak gegabah melihat ada proposal permohonan pendanaan di meja kerjanya. Adanya proposal di meja kerja bisa menjadi pintu masuk korupsi sehingga diharapkan agar dibahas secara terbuka pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
“Kalau kepala daerah terima proposal, dari mana dia bisa penuhi? Biasanya menghubungi sekdanya, lalu kepala dinas dan rekanan. Nah, disitulah cikal bakal terjadinya korupsi,” tuturnya.
Pada kesempatan sama, ia juga mengutip pernyataan Presiden pertama RI, Soekarno, yang pernah menyebutkan bahwa korupsi adalah budaya kolonial, yaitu memberi hadiah kepada pejabat.
“Saat ini penjajah sudah pergi, tapi budaya menerima upeti masih tinggal di Indonesia. Seharusnya budaya tersebut tidak perlu diwariskan dan jangan mewarisi budaya menerima hadiah,” kata mantan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri tersebut.
Firli juga mengatakan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya dari berapa banyak koruptor yang ditangkap, tetapi juga ditandai tiga hal. Yakni, munculnya budaya anti korupsi, adanya kesadaran pada seluruh birokrasi untuk tidak melakukan korupsi serta terbentuknya sistem yang menutup celah korupsi.
“Bapak dan ibu kepala daerah telah dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin. Mari mulai sekarang bangun budaya anti korupsi dan jangan titipkan budaya korupsi pada generasi muda,” tuturnya.
Rakor tersebut diikuti 900 pejabat daerah yang terdiri atas para sekretaris daerah dari 18 provinsi di regional 1, Bupati/Wali Kota se-Jatim, Kepala Bappeda dari 18 provinsi di regional 1, serta OPD yang membidangi 32 urusan pemerintah konkuren dari 18 provinsi di regional 1.
Acara tersebut diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudi Soepriyadi Prawiradinata hadir dalam rakor ini. (bm)
