SURABAYA, PETISI.CO– Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim mengatakan, pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di wilayahnya diharapkan akan menjadikan kehidupan dan ekosistem pers menjadi lebih baik.
“Karena UKW dan sertifikasi yang mengiringinya ini bukan alat untuk menaikkan kelas, bukan untuk naik pangkat tetapi justru alat untuk mengukur apakah anda itu layak disebut sebagai jurnalis,” kata Cak Item panggilan Lutfil Hakim saat memberikan sambutan pada UKW ke-57 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (28/5/2024).
UKW ke-57 PWI Jawa Timur dibuka oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, diikuti 36 peserta yang terbagi ke dalam tiga jenjang, yakni muda sebanyak 18 orang, madya sebanyak 12 orang, dan utama sebanyak 6 orang.
Menurut Cak Item, peserta UKW setelah lulus dan disebut sebagai wartawan yang kompeten harus menunjukkan konsistensi dari sisi kejurnalistikan mulai dari perencanaan, proses peliputan sampai pemuatan.
Namun yang lebih diharapkan lagi, menurut Cak Item, peserta yang lulus UKW menunjukkan kompetensi etika dan moral yang jauh lebih penting dari kompetensi teknis.
“Tidak ada kemudian jurnalis itu mengintimidasi, tidak sopan,” ujar Cak Item.
Kompetensi ketiga yang jauh lebih penting, menurut Cak Item, adalah kapasitas keilmuan. Sejauh mana memiliki skil dalam kejurnalistikan.
Kalau pengetahuan dan skil nol, sedangkan tugas jurnalis sangat berat karena harus mengedukasi, mencerdaskan, maka bagaimana publik bisa cerdas kalau jurnalis tidak kompeten?
Lutfil meminta peserta UKW untuk terus meningkatkan kapasitas keilmuan, karena hal itu merupakan suatu keniscayaan. Jika semua itu diniatkan dengan baik akan dicatat sebagai amal baik.
Sementara, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun menyampaikan, khusus PWI Jawa Timur, bisa mendapatkan jatah kembali untuk menyelenggarakan UKW jika bekerja keras dan ada uangnya, karena anggota PWI di daerah ini jumlahnya paling banyak.
Hendry menegaskan, program UKW gratis ini memang menjadi janji kampanyenya di Kongres PWI.
“Ini UKW yang ke-18 dari 38 provinsi, ditambah Solo sebagai daerah khusus. Kita terdepan dan diharapkan September program selesai,” ujarnya.
Hendry mengaku, melanjutkan kebijakan Ketua Umum PWI Pusat Margiono sebelumnya yang menekankan pada program pendidikan. “Kalau ada 10 program, maka 9-nya harus pendidikan dan peningkatan kompetensi,” tambah Hendry.(dwd)
