Surabaya, petisi.co – Meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran di provinsi ini menjadi sorotan Komisi E DPRD Jatim. Kondisi Ini dinilai tidak sebanding dengan dukungan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam Rancangan APBD Jawa Timur Tahun 2026.
Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim Rasiyo, meminta di tahun 2026 Pemprov khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasuli, penting melakukan peningkatan mutu pelatihan kerja sebagai langkah adaptif terhadap tantangan dunia kerja di era digital.
Ini salah satu langkah langkah konkret dari Pemprov dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
“Komisi E merekomendasikan tambahan anggaran kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp18,5 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk renovasi Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Bendul Merisi Surabaya sebesar Rp13,5 miliar, serta pelaksanaan pelatihan kerja melalui Mobile Training Unit (MTU) sebesar Rp5 miliar,” ujar Rasiyo dalam penyampaian laporan Komisi E terkait RAPBD Jatim 2026 di rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (03/11/25).
Rasiyo menambahkan, penyelenggaraan pelatihan kerja yang bermutu menjadi instrumen penting dalam menekan angka pengangguran dan mendorong produktivitas tenaga kerja lokal.
“Dengan demikian, arah kebijakan anggaran di sektor ketenagakerjaan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus mampu membangun sistem pelatihan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja,” jelasnya.
Rasiyo juga mengatakan pengurangan dana TKD oleh Prmerintah Pusat neroebgarus pada anggaran OPD dilingkungan Pemprov Jatim, khususnya OPD mitra Komidi termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi.
Di OPD mitra Komisi E lamjutnya yang awal pembahasan mencapai Rp17,739 triliun atau 62,77 persen dari total pendapatan daerah, setelah adanya kebijakan penurunan TKD, pemangkasan anggran mitra Komisi E mencapai Rp933,48 miliar atau sekitar 5,26 persen.
“Meskipun terdapat kebijakan penurunan TkD, Komisi E bersama OPD mitra berupaya memastikan target kinerja tetap mampu dicapai oleh semua mitra melalui kebijakan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026,” ucapnya.
Komisi E kata politisi Partai Denokrat ini juga menyoroti berbagai persoalan sosial lainnya, seperti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur. Berdasarkan data SIMFONI PPA per Oktober 2025, tercatat 2.113 kasus di provinsi ini dari total 25.194 kasus nasional.
Di bidang kepemudaan, Komisi E menilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Timur yang masih berada di angka 56,85 pada tahun 2024 perlu ditingkatkan.
Sehngga Komisi E meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) pelatihan pemberdayaan ekonomi pemuda, khususnya untuk membuka lapangan kerja baru.
“Atas dua hak itu tersebut Komisi D merekomendasikan penambahan anggaran yakni Rp5 miliar kepada DP3AK, untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelatihan pemberdayaan perempuan kelompok renta dan Rp3 Milyar untuk Dispora guna mendukung pelatihan pemberdayaan ekonomi pemuda,” paparnya.
Selain memberikan rekomendasi tambahan anggaran, Komisi E ucap Radiyo juga melakukan rasionalisasi dengan pengurangan total Rp30 miliar pada sejumlah mitra kerja.
Sejumlah minta kerja tersebut di antaranya, KONI Jawa Timur dikurangi Rp5 miliar menjadi Rp30 miliar, Kwarda Jawa Timur dikurangi Rp3 miliar menjadi Rp12 miliar, KORMI Jawa Timur dikurangi Rp3 miliar menjadi Rp4,54 miliar.
Lalu Yayasan Demasindo Jatim dikurangi Rp16 miliar menjadi Rp20,1 miliar, dan Baznas Jawa Timur dikurangi Rp3 miliar menjadi Rp3,25 miliar.
“Hasil rasionalisasi tersebut harus dialokasikan kembali kepada OPD yang membutuhkan tambahan dana. Dan Komisi E juga mendorong Pemprov Jatim mencari sumber pembiayaan lain,” tegasnya.
Terakhir Komisi E kata Rasiyo juga menekankan agar seluruh OPD mitranya, tetap berkomitmen mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, meski terdapat keterbatasan anggaran.
“Fokus utama kami adalah memastikan agar setiap rupiah dalam APBD 2026 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya di bidang sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan,” pungkas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini.(ari)
