Oleh: Endang S*
Untuk sketsa edisi kali ini, penulis hanya ingin membagikan sekelumit cerita pribadi saja. Bagi saya, untuk dunia jurnalis, saya sudah mengenal cukup lama, dikarenakan suami memang bekerja di dunia kewartawanan, 20 tahun lebih. Tapi, untuk terjun sendiri di profesi ini, masih sangat baru bagi saya.
Dan memang, dibutuhkan pribadi yang ulet, berwawasan luas, pandai beradaptasi dan peka atau tanggap terhadap lingkungan.
Kebetulan latar belakang pendidikan saya di bidang ilmu kesehatan, jadi lumayan keponthal-ponthal kata orang Jawa bilang, untuk langsung beradaptasi dengan komunitas pers.
Tapi, itu semua tidak menyurutkan saya untuk tetap belajar. Walaupun di usia yang sudah tidak muda lagi.
Dan untuk pertamakalinya pula, Jumat (29/11/2019), saya mencoba untuk berbaur dengan para pemilik media se Jatim dan jurnalis dalam acara “Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers 2019“ bertempat di Hotel Tunjungan Surabaya, yang diselenggarakan oleh Dewan Pers.
Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan anggota Dewan Pers Ahmad Djuhar, Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, Arif Lukman Hakim Kabag Humas Prov Jatim, serta dihadiri semua pimpinan media di Jatim yang sudah terferivikasi Dewan Pers.
Yang pada intinya, hasil dari sosialisasi tersebut, bahwa skala indeks kemerdekaan pers untuk tahun 2019 adalah 70 – 89 persen, yang artinya “cukup bebas”.
Para pewarta bebas dari kriminalisasi, bebas dari intervensi, juga bebas dari kekerasan. Tapi, kebebasan ini juga harus diikuti dengan kualitas dari pewarta yang berstandar. Karena banyak yang belum memahami tentang Undang-undang Pers, kebebasan pers dan kode etik jurnalistik.
Karena tidak sedikit ditemui di lapangan, ada wartawan yang tidak bersertifikasi dan asal-asalan.
Dari sisi hubungan ke pemerintahan dan media, Arif Lukman Hakim Humas Pemprov Jatim memiliki slogan, “Bermitra dengan media, bersahabat dengan wartawan“.
Menurut pria kalem asal Sumenep Madura ini, untuk Pemprov Jatim pada tahun 2020 akan memberikan kebebasan media untuk bekerjasama. Tentunya, dengan syarat, media harus sudah terverifikasi Dewan Pers.
Selama ini, kata Arif, komunikasi antara Pemprov Jatim dengan media sudah cukup bagus dan intens dalam berbagai kesempatan. Bisa melalui pers conferens, partisipasi pers, gathering, liputan khusus, penghargaan anugerah sinergi Humas Jatim dan media.
Sementara, diungkapkan Frans Barung Mangera selaku Humas Polda Jatim, “Tanpa media, pertanggungjawaban institusi kepolisian ke publik tidak ada”. Ini menunjukan, memang seharusnya dari media dan kepolisian harus saling bekerjasama, saling mendukung dengan tujuan yang sama.
Di sela-sela acara itu pula, saya juga bertemu dengan Sukoto, Direktut Harian Pagi Pojok Kiri, Effendi pemilik media Berita Lima yang memang sudah saya kenal sebelumnya. Juga sempat mengenal sosok yang banyak berjasa untuk Koran Petisi dalam prosee ferivikasi administratif dan faktual di Dewan Pers, yaitu Kanti Wiyoto, Pimpinan Redaksi Suara Media Nasional.
Alhamdulillah… semua berjalan lancar dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya pribadi.
Dan, Ahmad Djuhar anggota Dewan Pers berpesan, kemerdekaan pers bertujuan memajukan pola pikir bangsa ini untuk menjadi bangsa merdeka yang sebenar-benarnya, sehingga mampu mengisi alam kemerdekaan dan dapat hidup sejajar dengan bangsa maju lainnya. Semoga!
*)penulis adalah komisaris Koran PETISI.
