DHARMASRAYA, PETISI.CO – Sehubungan dengan mata anggaran di DPRD Dharmasraya, terjadi ketidaksamaan pernyataan antara anggota DPRD dengan Sekretariat Dewan. Terutama mata anggaran kemitraan media massa, Kamis (17/9/2020).
Ketua Komisi I DPRD Dharmasraya, Purwanto menyebutkan, sewaktu pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020 tidak ada dimunculkan oleh Sekretariat Dewan sesuai dengan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi keuangan DPRD.
“Jika dianggarkan pasti akan kita pertimbangkan,” katanya.
Menurutnya, pihaknya di komisi I tidak mampu membahas anggaran di sekretariat dewan itu sendiri. Anggaran yang dibahas tersebut sudah rangkuman atau masukan dari pimpinan DPRD dan komisi lain. Kemudian baru disepakati komisi I.
“Karena APBD-P 2020 sudah disahkan, nanti pada APBD awal 2021 kita munculkan untuk media massa,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto saat dikonfirmasi melalui telpon, tidak bicara banyak soal anggaran untuk media massa.
“Kita anggarkan hanya untuk sebatas pemberitaan,” katanya singkat.
Kemudian Kepala Bidang Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD, yang membidangi anggaran media massa, Syamsuardi, mengaku tidak tahu, sudah dianggarakan atau belum.
“Untuk kepastian anggaran media massa ini saya lihat dulu,” pungkasnya.
Di sisi lain wakil rakyat ini mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kedewanan seperti kunjungan kerja, studi banding, sharing informasi dan kegiatan rutin lainnya sebesar Rp 23,2 miliar. Selain itu, anggota parlemen tersebut juga mendapat alokasi dana untuk tunjangan dan gaji senilai lebih kurang Rp 12, 2 miliar. Ditambah lagi untuk gaji sekretariat Rp 1,6 miliar. Jika ditotal dana yang harus dihabiskan DPRD sampai akhir tahun 2020 sebesar Rp 27 miliar.
“Pada dokumen APBD-P tercatat sebanyak itu serta rinciannya,” terang Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah ( BKD) Dharmasraya, Pariyanto melalui Kepala Bidang dinas setempat, Rasym Nofriadi. (gus*)
