JEMBER, PETISI.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi sekaligus evaluasi pencegahan korupsi di Kabupaten Jember, Kamis (30/5/2024). Kegiatan berlangsung secara terpisah di dua lokasi. Yakni, di Pendapa Wahyawibawagraha dan di Gedung DPRD Jember.
Dalam sesi wawancara, Bupati Jember, Ir. H. Hendy Siswanto, ST., IPU., mengungkapkan bahwa kegiatan ini berisi tentang paparan hasil kinerja dan kendala pada 2023. “Sedangkan untuk 2024, berisi tentang program-program per OPD,” lanjutnya.
Dari tahun ke tahun, bupati menyebut bahwa kinerja birokrasi Pemkab Jember mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya nilai MCP (Monitoring Center for Prevention), hasil SPI (Survei Penilaian Integritas), dan opini audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Tercatat, berdasar hasil MCP 2023, Jember memperoleh nilai sejumlah 90 poin. Naik jika dibandingkan dengan 2022, yakni pada 84 poin. Sementara itu, pada 2021, Jember mendapatkan nilai sebanyak 88 poin, bahkan pada 2020 hanya mendapat 28 poin.
Bukti performa Jember naik juga ditunjukkan pada hasil audit BPK. Kabupaten Jember mendapatkan disclaimer pada Laporan Keuangan Daerah LKPD TA. 2020, Wajar Dengan Pengecualian pada Laporan Keuangan Daerah LKPD TA. 2021, dan naik status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut pada Laporan Keuangan Daerah LKPD TA. 2022-2023.
“Kami mengukurnya mulai 2020 sampai tahun berikutnya. Bisa dilihat, trennya naik positif dan ada peningkatan-peningkatan,” kata Hendy.
Selain itu, dia meyakini bahwa birokrasi Pemkab Jember akan terus membaik. Mengingat, terus dilakukan upaya pencegahan korupsi dari berbagai aspek. Khususnya, perbaikan kinerja dan transparansi anggaran. (git)
