SURABAYA, PETISI.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah menyelidiki adanya indikasi dugaan korupsi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono. Kontan hal itu menarik wartawan untuk meminta klarifikasi berita tersebut ke yang bersangkutan
Lalu, apa jawaban Adhy Karyono?. “Harusnya jika dalam tahap penyelidikan, KPK tidak boleh mengumumkan kepada publik. Kalau memang penyelidikan, tidak boleh diumumkan harusnya belum begitu,” ujarnya di Grahadi, Jumat (29/9/2023).
Seperti diketahui Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut, pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Adhy Karyono Sekdaprov Jatim, telah dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan.
Tidak hanya Adhy Karyono saja. Tetapi LHKPN beberapa pejabat juga dilimpahkan ke Direktor Penyidik. Pelimpahan dilakukan terkait kejanggalan hasil klarifikasi LHKPN saat Adhy Karyono masih menjabat di Kementrian Sosial (Kemensos), saat masih dijabat Juliari Peter Batubara.
Secara terus terang, Adhy Karyono mengaku telah menyampaikan klarifikasi tersebut kepada KPK. Dan hasil klarifikasinya telah dimuat di web resmi KPK. “Verifikasi itu sudah keluar di website resmi KPK,” tandasnya
Sebagai warga negara yang baik, Adhy menyatakan akan datang jika dipanggil lagi oleh KPK. Dia akan menghormati apa yang dilakukan KPK, termasuk jika dirinya diminta untuk melakukan klarifikasi. “Yang jelas saya sudah melakukan klarifikas,” tegasnya.
Dari laman LHKPN KPK, total kekayaan Adhy Karyono yang dilaporkan per 31 Desember 2022, sebagai Sekdaprov Jatim mencapai Rp 7.467.921.638 per 31 Desember 2022. Jumlah itu lebih tinggi dibanding pelaporan di akhir 2021, sebesar Rp 5.822.222.918, saat dia menjabat Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial di Kemensos RI.
Saat terakhir menjabat Karo Perencanaan Kemensos, harta kekayaan Adhy Karyono yang dilaporkan melalui LHKPN pada 31 Desember 2018, jumlahnya Rp 5.708.977.697. Atau ada kenaikan Rp 1.758.943.941. (bm)
