PETISI.CO
Rapat monev Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah III KPK, Bahtiar Ujang Purnama dengan Bupati dan jajarannya di Kantor Bupati Sidoarjo, Selasa (16/11/2021).
BERITA UTAMA PERISTIWA

KPK Soroti Sejumlah Masalah di Pemkab Sidoarjo

SURABAYA, PETISI.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah masalah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Mulai dari sertifikasi aset, proyek Frontage dan efektifitas APBD.

Hal itu terungkap dalam rapat monitoring evaluasi (monev) Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah III KPK, Bahtiar Ujang Purnama dengan Bupati dan jajarannya di Kantor Bupati Sidoarjo, Selasa (16/11/2021).

Masalah yang terungkap dalam pertemuan itu, antara lain disebabkan lemahnya kemauan, koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dengan Kementerian ATR/BPN wilayah Jatim khususnya Kantor Pertanahan dan Kepala Desa di Kab Sidoarjo. Hal ini dikarenakan masih terdapat sekitar 1.900 bidang aset Pemkab Sidoarjo yang belum tersertifikasi.

“Mengenai aset, masih banyak yang belum beres ya, dikebut saja ini. Kadisnya yang membidanginya mana ini? Pak Sekda, apa nih hambatannya kira-kira? Kalau mengenai surat, kan kemarin sudah disampaikan mau dicari sampai zaman Belanda gak akan ketemu, masih ada 1.900 loh ini,” ujar Bachtiar dalam siaran persnya, Rabu.

KPK menegaskan 1.900 aset tersebut agar didaftarkan segera. Batas wilayah aset pemkab yang berada di desa juga segera ditangani dan jangan sampai aset negara menjadi milik pihak ketiga. Jika di kemudian hari terjadi gugatan, diharapkan antar pemerintahan saja, antar pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.

Baca Juga :  Pemkab Sidoarjo Memberlakukan PPKM Mulai Pukul 22.00 WIB-04.00 WIB

“Pegang janji ya Pak Kabid, daftarkan sampai akhir November ini. Untuk 39 aset yang baru terbit sertifikatnya tahun ini saja dengan total luasan 253 ribu meter persegi nilai totalnya Rp 176 Miliar. Dapat dibayangkan untuk 1.900 bidang aset nilainya berapa yang dapat diselamatkan,” katanya.

Menurut data terakhir KPK, dari total keseluruhan aset Pemkab Sidoarjo sebanyak 2.398 bidang, baru 472 atau 20 persen yang sudah bersertifikat. Sisanya 1.926 atau 80 persen belum bersertifikat. Target sertifikasi 2021 ini 1.000 bidang, namun hingga 14 Nopember baru terbit 39 sertifikat.

Bahtiar juga menyoroti penyerapan APBD tahun 2021 yang sudah mendekati akhir tahun baru di angka 61 persen. Menurutnya, salah satu indikator Pemda bekerja dengan terserapnya anggaran. Meskipun terserapnya anggaran tidak berarti bekerja optimal, atau sebaliknya, terkadang target anggaran habis ternyata hasil kerja tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Baca Juga :  Ibu Asal Kauman Mojokerto Melahirkan dalam Taksi Online, Bayi Selamat

“Begitu diverifikasi berdasarkan kemanfaatannya malah nilainya kecil. Kedatangan kami juga bertujuan untuk mengevaluasi anggaran agar menjadi suatu program yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kami highlight mungkin tidak semua tapi ada beberapa hal yang potensial terjadi penyimpangan keuangannya. Pengawasan internal pemda juga perlu dikuatkan,” jelasnya.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor berharap untuk menerima lebih banyak pendampingan dari KPK, mengingat banyaknya sengketa atau permasalahan aset tanah pemda yang juga berkaitan dengan intansi lain.

“Harapan kami pendampingan dan arahan seperti ini lebih banyak Pak, karena Sidoarjo sering sekali ada sengketa tanah karena memang tanahnya banyak kemudian berhimpitan dengan yang lain, berkaitan dengan instansi lain dan jumlahnya banyak terutama aset PT KAI,” ujarnya.

Terkait manajemen aset, diakui, memang butuh support dan atensi lebih dari KPK. Ahmad menekankan bahwa masalah aset bukan hanya masalah BPKAD. “Masalah aset ini merupakan masalah dari masing-masing penanggung jawab anggaran sehingga wajib untuk menjaga dan mengelolanya,” ungkapnya.

Terkait dengan proyek pengadaan Frontage Road, Ahmad menyampaikan apresiasi berkat dorongan KPK proyek tersebut akan segera rampung.

Baca Juga :  Mahasiswa Demo, Tuntut Bupati Situbondo Pecat Sekda

“Karena dorongan panjenengan semua proyek frontage yang seakan-akan mustahil bahkan sulit diwujudkan karena tertunda 7 tahun ini sudah ada titik terang benderang,” tandasnya.

Sekretaris Daerah Achmad Zaini menyampaikan terkait APBD. Di depan peserta monev yang hadir termasuk Wakil Bupati, Inspektur, Kepala Bapenda, Kepala BKD, Kepala Pajak, Zaini menjelaskan pendapatan sampai saat ini sudah 83 persen, untuk belanja sampai hari ini 41 persen, yang terbesar fisik.

Kegiatan evaluasi ditutup dengan kunjungan ke proyek pembangunan Frontage Road yang bernilai kontrak sebesar Rp39,1 Miliar. Terakhir, KPK berharap apa yang dibicarakan dalam monev dapat dikerjakan sebaik-baiknya agar wilayah Sidoarjo terbebas dari korupsi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Nanti dibilangnya KPK gak kasih peringatan, asal OTT saja. Padahal, dikasih peringatan tapi gak dikerjakan. Ini salah satunya kenapa saya keras seperti ini supaya Bapak/Ibu tidak kena OTT. Memangnya kepala daerahnya saja yang kena, kadisnya, kabidnya juga bisa di-OTT,” tutur Bahtiar. (bm)

terkait

HUT BUMN ke 21 PTPN X Kebun Kertosari Jual Sembako Murah

redaksi

Kodim Mojokerto Kumpulkan Prajurit, PNS dan Persit, Tekankan Netralitas TNI

redaksi

Ban Meletus, Bus Anugerah Tabrak Pembatas Jalan

redaksi