PETISI.CO
Firli Bahuri (kanan) berbincang dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
BERITA UTAMA PEMERINTAHAN

KPK Warning Kepala Daerah untuk Tak Coba-Coba Korupsi

SURABAYA, PETISI.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewarning seluruh Kepala Daerah untuk tidak coba-coba melakukan korupsi. Sekecil apapun nilai korupsi akan berurusan dengan hukum.

“Korupsi Rp 10 juta saja tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah,” tegas Ketua KPK, Firli Bahuri pada acara Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinso Jawa Timur Tahun 2020 di Grand City Surabaya, Kamis (9/1/2020).

Dia mengaku, tidak senang ada kepala daerah maupun pejabat yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Sudah berkali-kali kepala daerah yang terkena OTT, masih saja ada kepala daerah yang ‘main-main’ dalam proyek pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga :  60 ASN Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional di BPSDM Jatim

“Tanggal 7 Januari kemarin, pukup 18.30 WIB, Bupati Sidoarjo tertangkap tangan bersama ajudan telah menerima sesuatu dari para pemberi, salah satunya berinisial GG dan TS. Selain itu, juga ada pihak lain yang menerima, salah satunya dari pelaksana pembangunan,” ujarnya.

BACA JUGA : Bupati Sidoarjo Beserta Lima Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Suap Proyek

Menurutnya, kasus ini, menjadi keprihatinan di awal 2020, ada beberapa penyelenggara negara tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan tindak pidana, khususnya korupsi. Bentuknya menerima atau melakukan sesuatu dari pihak untuk melakukan atau telah melakukan sesuatu.

Baca Juga :  Terjerat Korupsi Rp 1,1 Miliar, Eks Bendahara KPU Lamongan Diadili  

“Kepala daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jangan persulit perizinan. Presiden mengingat, berikan karpet merah pada investor,” tandasnya.

Langkah ini, lanjutnya, bukan gebrakan awal, tapi salah satu proses yang panjang. Dimana pemberantasan korupsi itu, disamping melakukan pencegahan, juga upaya-upaya penindakan.

‘Ada tiga fokus tugas KPK dalam pencegahan korupsi. Diantaranya, pada pelayanan publik dan tata niaga. Pelayanan publik ini salah satunya terkait perizinan usaha, izin prinsip, penggunaan dan alih fungsi lahan,” paparnya.

Firli juga mengingatkan agar tidak sampai terjadi ‘uang ketok palu’ dalam pengesahan APBD. Praktik-praktik tersebut, masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Namun, dia berharap agar hal tersebut tidak terjadi di provinsi Jatim.

Baca Juga :  Korupsi Aset Tanah Pemkot Surabaya, Mantan Dirut Abattoir Ditahan Kejati

“Saya juga mengingatkan agar kepala daerah dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan pegawai harus transparan. Jangan sampai ada deal-deal tertentu,” tegasnya. (bm)

terkait

Pemkab Magetan Jembatani Tuntutan Karyawan dan Perusahaan Garmen

redaksi

Oknum Dosen Cabul Digelandang ke Mapolres Jember

redaksi

KPK Obok-Obok Jawa Timur, Seorang Kepala Daerah Terjaring OTT

redaksi