SIDOARJO, PETISI.CO – Komisi pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan pengelolahan dana Pemilu tahun 2019, di Fave Hotel jl. Jenggolo No.15.Pucang, Sidoarjo, Jumat (5/4/2019).
Ketua KPU Sidoarjo Zainal Abidin dalam sambutannya menyampaikan, adanya kegiatan ini, akan membahas lebih dalam tentang pengelolahan uang negara, dimana dalam pengelolahan uang negara itu tidaklah mudah.
“Kalaupun kita salah dalam pengelolahan uang negara dampak yang muncul kita bisa diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan bisa mengakibatkan kita tersangkut hukum,” ujarnya.
Kalau kita mengelolah anggaran dengan baik ke PPS, sama saja kita memintarkan PPS tersebut.
Ia juga menambahkan, janganlah kita membebankan uang negara ke kita, pengelolahan uang negara harus diolah dengan baik.
Pemilu Tahun 2019 lebih berbeda dengan Pemilu tahun sebelumnya.
“Kami KPU Sidoarjo mengadakan rapat setiap hari untuk kedepannya agar bisa tertata dengan baik. Saya berpesan untuk staf jangan bingung dengan Pemilu sekarang ini. Misal, ada staf jangan dikit-dikit lapor kecamatan ataupun Pihak Kepolisian. Staf harus bisa bersikap pintar dalam hal itu,” pintanya.
“Saya yakin Pemilu Tahun 2019 ini berjalan aman, lancar dan kondusif,” harapnya.
Masih kata Zainal, dia baru dari Jakarta, setiap KPU, baik kabupaten maupun Kota lain mengeluhkan tentang mengelolah anggaran Pemilu.
“Allhamdulillah KPU Sidoarjo yang pertama kali di Indonesia yang menyelengggarakan kegiatan sekarang ini,” tuturnya.
Disinggung, masalah pemanggilan dari Polresta Sidoarjo terkait surat suara yang hilang, kata Zainal Abidin Ketua KPU sidoarjo, “Bukan dari KPU Sidoarjo surat suara yang hilang, tapi dari KPU pusat yang kurang mengirimkan surat suaranya, kurang lebihnya surat suara yang kurang sekitar dua ribu sampai dua ribu lima ratus surat suara,” tuturnya.
Di tempat terpisah, Seketaris KPU Leman mengatakan, adanya kegiatan ini untuk membekali dan menyerap anggaran, baik PPK atau pun divisi keuangan agar berhati-hati dalam menggunakan uang negara ini.
“Sekecil apapun anggaran yang dikeluarkan harus ada pertanggung jawabannya,” ungkapnya.(war)
