SURABAYA, PETISI.CO – Untuk kesekian kali Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melantik pejabat tinggi pratama atau setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Kali ini, gubernur Khofifah melantik 6 pejabat eselon II di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (9/11/2021).
Enam pejabat eselon II yang dilantik, yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jatim Pulung Chausar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Andromeda Qomariah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jatim Restu Widiani, Kepala Dinas Perkebunan Jatim Heru Suseno, Direktur RS Jiwa Menur Vitria Dewi dan Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim Gatot Soebroto.
Dihadapan pejabat yang dilantik, Khofifah meminta Kepala OPD yang baru dilantik untuk merapat ke Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Harus menjalin komunikasi yang baik untuk menjalankan program kerja. Utamanya, menurunkan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur.
“Wagub, Wabup, Wawali se Indonesia adalah Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Khusus di Jatim, kita ditugasi menurunkan kemiskinan ekstrim tahun ini di 5 Kabupaten. Masing-masing 5 Kecamatan dan 5 Desa. Jadi, ada 125 Desa yang menjadi titik perhatian kita di tahun ini,” ungkapnya.
Tapi, lanjutnya, Kemendagri juga sudah berkirim surat bahwa tahun depan (2022) akan ditambah 25 Kabupaten Kota guna menurunkan kemiskinan ekstrim. Maka seluruh OPD untuk mensinkronkan program-program apa yang bisa memberikan penguatan bagi penurunan kemiskinan ekstrim di daerah yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Hasil dari Badan Pusat Statistik per 1 Juli 2021 menyatakan bahwa disparitas atau kesenjangan sudah makin menipis. Keparahan dan kedalaman juga makin menipis, berdasarkan data ini jika intervensinya presisinya tinggi tentu akan bisa melewati garis kemiskinan,” jelasnya.
Karena itu, tentu program provinis harus nyekrup dengan program yang desanya ditentukan oleh pemerintah pusat. “Intervensi dari Dinas dan Biro sesuai dengan OPDnya masing-masing tentu harus sinkron dengan program pemerintah pusat,” tandasnya. (bm)
