Surabaya, petisi.co – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur mendorong seluruh orang tua di Surabaya untuk ikut mengantar anak-anak mereka ke sekolah di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2025/2026. Ajakan ini dianggap sebagai wujud komitmen memperkuat sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah anak.
MPLS tahun ini mengusung tema “Sekolahku Rumahku, Guruku Orang Tuaku”. Tema tersebut selaras dengan misi Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA), sekaligus menegaskan pentingnya peran keluarga dalam proses pendidikan.
Pengurus LPA Jatim, M. Isa Ansori, menyampaikan bahwa tema ini lahir dari hasil rembuk antara Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, para pengawas sekolah, kepala bidang pendidikan, Dewan Pendidikan, PGRI, hingga pemerhati pendidikan.
“Semua pihak sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi kerja kolaboratif antara keluarga, sekolah, dan pemerintah kota,” kata Isa, Minggu (13/7/2025).
Menurut Isa, sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak, tempat mereka merasa aman, diterima, dan tumbuh sebagai pribadi berkarakter. Guru pun disebut sebagai orang tua kedua—bukan sekadar pengajar, tapi juga pembimbing dengan kasih sayang.
Ia menekankan, MPLS seharusnya tidak lagi jadi ajang perpeloncoan atau sekadar kegiatan formalitas. Sebaliknya, momen ini perlu menjadi ruang yang menyambut, memeluk, dan memperkenalkan budaya belajar yang menyenangkan dan penuh nilai kemanusiaan.
Isa juga menyoroti pentingnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai dasar arah kebijakan pendidikan Kota Surabaya. Nilai-nilai seperti Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani dianggap masih sangat relevan.
Selain itu, Surabaya dinilainya sudah mulai menerapkan prinsip mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning—suatu pendekatan yang tak hanya mencerdaskan, tapi juga membentuk hati dan karakter.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Isa mengusulkan agar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan kebijakan khusus yang memberi kelonggaran kepada orang tua—baik ASN, pekerja swasta, maupun pelaku UMKM—untuk bisa mengantar anak di hari pertama MPLS.
“Kebijakan ini akan menjadi simbol kuat bahwa pendidikan anak di Surabaya adalah urusan bersama, bukan hanya guru,” ujarnya.
Ia bahkan menyarankan agar jam masuk kantor, baik instansi pemerintahan maupun swasta, dimundurkan menjadi pukul 09.00 WIB pada hari pertama MPLS. Tujuannya agar para orang tua bisa punya waktu cukup untuk mengantar—bahkan jika memungkinkan, menjemput—anak-anak mereka.
“Ini bukan soal absensi. Ini soal membangun ikatan awal yang hangat antara anak dan sekolah. Ini adalah bentuk keberpihakan nyata Surabaya pada hak tumbuh kembang anak,” tegas Isa.
Menurutnya, MPLS adalah panggung pertama bagi anak-anak untuk mengenal dunia belajar. Maka perlu disambut dengan cinta, bukan tekanan. (dvd)
