BLITAR, PETISI.CO – Tidak sesuainya antara pendapatan daerah dengan penyerarapan anggaran daerah di Kabupaten Blitar, membuat masyarakat Kabupaten Blitar bersama Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggeruduk Kantor Dinas PUPR dan Dinas Perkim Kabupaten Blitar.
Hal ini dilakukan karena dinilai rendahnya serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Blitar.
Jaka Prasetya, Ketua LSM GPI sebagai Koordinator aksi, dalam oransinya mengatakan, aksi kali ini guna mengkritisi kondisi pembangunan infrastruktur yang sangat minim sekali.
“Di saat rakyat dikejar-kejar bayar pajak tepat waktu, namun timbal baliknya sampai saat ini pembangunan sangat minim sekali dilaksanakan, padahal anggaranya sudah ada,” kata Jaka.
Lebih lanjut Ketua LSM GPI menjelaskan, masyarakat diburu cepat bayar pajak dan disanksi bila telat. Semua dengan dalih percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Namun kenyataannya hanya retorika belaka, apa anggaran disimpan sekadar untuk mendapatkan jasa bunga bank? “Lantas dengan kondisi ini dinas terkait berdalih lebih berhati-hati dan taat kepada aturan,” jelas Jaka.
Jaka Prasetya menambahkan, sampai sekararang banyak jalan yang rusak, bahkan masyarakat sampai membuat wisata Seribu Lubang, karena rakyat dipaksa menikmati fasilitas jalan rusak dan berlobang.
“Untuk itu saya minta Bupati Blitar memerintahkan jajarannya di OPD segera mempercepat pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur,” imbuhnya.
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Blitar Agus Santosa menanggapi masalah ini mengatakan, pihaknya menghargai tuntutan massa GPI yang mendorong percepatan pembangunan.
Selanjutnya tuntutan massa ini dijadikan bahan evaluasi. “Saya akui penyerapan masih rendah, namun secara fisik sudah ada kegiatan di lapangan. Di Perkim semua proyek sudah kami luncurkan dan selesai, dan kami menjamin dua bulan sudah jalan karena seperti tadi sudah ada pencairan termin satu,” ungkap Agus.
Sementara itu di tempat yang sama, Sekertaris Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Asmaningayu mengatakan, memang kini proyek PUPR mulai berjalan. Beberapa diantaranya pencairannya bernilai besar.
“Saya tentu akan mendorong teman-teman untuk melakukan penyerapan dan proyek fisik di Dinas PUPR yang saat ini sudah berjalan, Dari 185 paket fisik hanya tinggal 22 proyek yang masih dalam proses lelang,” ungkap Asmaningayu.(min)
