BONDOWOSO, PETISI.CO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso, memiliki Alat Deteksi Gempa Bumi (Warning Receiver Siytem). Alat tersebut, merupakan bantuan dari Kementerian ESDM RI melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat dan ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso.
Sementara Ketua Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bondowoso, Kukuh Triatmoko, menyebutkan, bahwa pihaknya pada Minggu (7/6/2020) kemarin telah melaunching alat tersebut.
Di samping itu, ia juga mengatakan, alat itu berfungsi untuk menyebarluaskan informasi potensi gempa dan peristiwa yang terjadi di seluruh Indonesia.
“Warning Receiver System adalah salah satu alat komunikasi 5 in 1 yang diperuntukkan untuk digunakan oleh BPBD. Hal itu juga guna menyebarluaskan peringatan gempa kepada lembaga, dengan Pusdalops Daerah, Provinsi dan pusat,” katanya, Senin (8/6/2020) di ruang kerjanya.
Selain itu, alat tersebut juga dapat digunakan untuk menjalankan dua dari tiga fungsi utama Pusdalops.
“Menerima pesan peringatan gempa lalu menyebarluaskan peringatan dan arahan kepada masyarakat yang berisiko,” ungkapnya.
Dijelaskannya, pemasangan Warning Receiver System juga akan membantu kesiapan masyarakat dengan adanya peringatan dari alat deteksi.
“Dengan alat ini yang signifikan akan mampu mempercepat lagi proses. Untuk saat ini, kami SOP untuk memberikan informasi atau peringatan gempa memang dengan alat ini tentunya akan lebih cepat,” jelasnya.
Selain bisa menargetkan memangkas waktu penyampaian informasi, lanjut dia, pemasangan sensor juga diharapkan bisa meningkatkan akurasi.
“Saya selaku Ketua Kalasa, telah memerintahkan semua jajaran untuk memberikan pemahaman kepada warga agar tidak terlalu khawatir dengan informasi tentang bencana gempa bumi, karena sudah memiliki alat deteksi,” terangnya.
Akan tetapi, kami atas nama pemerintah daerah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dalam menerima dan mempercayai informasi tidak jelas. Kecuali bersumber dari pihak BPBD setempat.
“Semua harus waspada jangan percaya apabila ada informasi tidak jelas. Informasi yang resmi adalah BMKG dan dikuti BPBD setempat karena dengan begitu masyarakat bisa lebih tenang tidak panik,” pungkasnya. (tif)