SURABAYA, PETISI.CO – Pj Gubernur Jawa Timur (Jatim), Adhy Karyono menargetkan realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Pemprov Jatim di tahun 2024 harus tembus hingga 90 persen.
Penegasan itu, sekaligus sebagai penyemangat agar seluruh pihak terkait terus meningkatkan capaian belanja PDN tahun 2023 yang sudah tembus 80 persen. Pasalnya berdasarkan data bigbox LKPP selama tahun 2023 penggunaan PDN Jatim sudah cukup baik yaitu dalam pengadaan belanja sebesar Rp 6,5 Triliun terealisasi 80 persen.
“Bersama-sama kita optimis tahun ini capaian belanja PDN kita bisa meningkat dan mencapai 90 persen. Ini semua harus kita upayakan meski realisasi Belanja PDN kita di tahun 2023 sudah baik yaitu 80 persen,” ungkapnya.
Hal itu disampaikan Adhy saat membuka Rapat Koordinasi dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jatim Tahun 2024 di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (30/5/2024).
Belanja PDN Jatim sebesar 80 persen di tahun 2023, terealisasi dari belanja 7.906 produk bersertifikat TKDN yang berasal dari 845 perusahaan industri di Jatim. Yang membanggakan capaian ini merupakan yang tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
“Kami berkeyakinan realisasi PDN di lingkungan perangkat daerah Jatim tahun ini bisa diatas 80 persen dan naik peringkat jika bisa peringkat satu nasional,” ujarnya.
Adhy menyebut, pemenuhan P3DN di Jatim sampai bulan ini sudah diatas 30 persen. Bahkan tahun lalu tercapai 53 persen sedangkan standart penerapannya di tingkat nasional sebesar 40 persen. Artinya, ia semakin optimis tahun ini bisa mencapai 90 persen lebih.
Tak hanya itu, untuk memaksimalkan belanja PDN, Adhy minta kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) di Pemprov Jatim secara teknis agar mengimput di sistem pengadaan. Artinya jika seluruh proses tercatat atau tertracking pembelanjaan PDN bisa terpantau penyerapannya.
“Seluruh pengadaan barang dan jasa yang ada di Jatim harus memprioritaskan PDN yang muaranya akan mendukung Gerakan Bangga Indonesia,” tegasnya.
Pihaknya mengakui bahwa tidak seluruhnya pengadaan barang dan jasa bisa menggunakan produk dalam negeri dalam E Katalog. Terutama alat teknologi dengan sertifikasi tinggi internasional seperti contoh alat kesehatan dan alat kedokteran, medis hingga Alat Laboratorium.
“Kami memahami tidak semua Alkes ataupun alat kedokteran tidak ada di e katalog. Namun, kami berkomitmen produk lain bisa menggunakan PDN sehingga meningkatkan Bangga Buatan Indonesia,” tegasnya.
Secara khusus, Adhy minta kepada seluruh Kepala PD yang hadir untuk melakukan percepatan penyaluran hibah maupun bansos yang dinantikan oleh masyarakat. Penyaluran bansos dan hibah tersebut, akan mempercepat penyerapan pengadaan barang dan jasa khususnya PDN.
“Lakukan percepatan hibah maupun bansos karena masyarakat sudah membutuhkan. Kalau realisasi dipercepat maka pengadaan barang barang dan jasa PDN bisa terserap dan angkanya akan naik,” ungkapnya.
Dalam laporannya, Kepala Disperindag Jatim Iwan mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Kinerja Tim P3DN yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/815/KPTS/013/2023.
Dimana Tim P3DN Jatim bertugas untuk melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemprov Jatim serta melakukan pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di Jatim.
Tahun 2023 lalu, berdasarkan data bigbox LKPP tercatat adanya komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri sebanyak Rp. 6,5 Triliun. Pada tahun ini, potensi belanja barang dan jasa sesuai dengan APBD Jatim sebesar Rp. 11,3 Triliun, di luar anggaran BUMD.
Dimana komitmen belanja PDN saat ini mencapai 45,9 persen atau sebesar 5,2 Triliun Rupiah. Untuk itu, realisasi belanja PDN Pemprov Jatim pada Tahun 2024 diharapkan dapat mencapai atau bahkan melebihi angka komitmen yang telah ditetapkan.
Rapat Koordinasi dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2024 diselenggarakan dengan konsep One Stop Event meliputi Talkshow, Desk Businnes Matching, Pameran Produk Dalam Negeri dan Pojok Konsultasi. (bm)
