PERDEBATAN publik mengenai dugaan korupsi kuota haji kembali mengemuka. Sayangnya, diskursus yang berkembang kerap bercampur antara asumsi, persepsi moral, dan logika politik, sementara aspek hukum pidana—yang seharusnya presisi—justru sering disederhanakan. Akibatnya, istilah “kerugian negara” digunakan secara longgar, seolah setiap kebijakan yang dipersoalkan otomatis berkonsekuensi pidana. Padahal, dalam negara hukum, istilah kerugian negara memiliki makna teknis yang ketat.
Kerugian Negara Bukan Dugaan
Dalam rezim hukum pidana korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kerugian negara bukan isu naratif atau politis. Tetapi fakta hukum yang harus memenuhi syarat tertentu, yaitu: nyata (actual loss) atau setidaknya pasti dan terukur, dapat dihitung secara kuantitatif, serta ditetapkan oleh lembaga audit yang berwenang, terutama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi Mahkamah Agung konsisten menegaskan bahwa kerugian negara tidak boleh dibangun dari asumsi, potensi, atau konstruksi logika politik semata. Dengan demikian, pernyataan publik bahwa “negara dirugikan” tanpa audit resmi BPK belum cukup memenuhi unsur delik pidana. Apalagi jika objek yang dipersoalkan adalah kebijakan administratif yang berada dalam ruang diskresi.
Kuota Haji: Hak Administratif, Bukan Aset Negara
Polemik kuota haji sering terjebak pada kekeliruan mendasar, yaitu: menganggap kuota sebagai objek keuangan negara. Secara hukum, kuota haji bukan uang negara, bukan barang milik negara, tidak tercatat dalam APBN, dan tidak masuk neraca keuangan negara. Kuota adalah hak administratif yang lahir dari kesepakatan diplomatik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.
Negara memang memiliki otoritas untuk mengatur kuota, tetapi bukan berarti negara “memiliki” kuota tersebut sebagai aset. Karena itu, tidak otomatis setiap perubahan, pembagian, atau penggunaan kuota melahirkan kerugian negara. Agar dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara, harus dibuktikan adanya aliran dana ilegal yang berasal dari atau berdampak langsung pada keuangan negara. Tanpa itu, konstruksi pidana menjadi rapuh.
Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2019 dan Kewenangan Kuota Tambahan
Di sinilah pentingnya membaca Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 secara utuh dan jernih. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menyesuaikan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk dalam konteks kuota tambahan. Norma ini lahir dari kesadaran pembentuk undang-undang bahwa penyelenggaraan haji bersifat dinamis, sangat dipengaruhi faktor keselamatan, kapasitas layanan, dan kondisi lapangan di Arab Saudi.
Kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri. Ia dipertegas oleh UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara eksplisit mengakui diskresi sebagai instrumen sah dalam pemerintahan, sepanjang digunakan untuk kepentingan umum, didasarkan pada pertimbangan rasional, dan tidak bertentangan dengan hukum.
Diskresi baru dapat masuk wilayah pidana jika terbukti secara kumulatif adanya niat jahat (mens rea), keuntungan pribadi atau pihak tertentu, serta kerugian negara yang nyata dan terukur. Tanpa tiga unsur itu, perdebatan seharusnya berada di ranah hukum administrasi atau evaluasi kebijakan, bukan pidana korupsi.
Posisi PIHK: Pelaksana Layanan, Bukan Pengambil Kebijakan
Dalam hiruk-pikuk opini publik, posisi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kerap terdistorsi. PIHK pada dasarnya adalah pelaksana layanan, bukan pembuat kebijakan kuota. Mereka bekerja dalam koridor regulasi yang ditetapkan negara dan menjalankan fungsi pelayanan kepada jemaah.
Generalisasi stigma terhadap PIHK akibat polemik kebijakan berisiko merusak ekosistem pelayanan haji khusus secara keseluruhan. Pelaku usaha yang taat hukum ikut terdegradasi, sementara kepercayaan jemaah menjadi terpengaruh, padahal belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Standar Kepatuhan dan Pemulihan Kepercayaan Umat
Di sisi lain, industri haji khusus juga memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk terus memperkuat kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas. Standar operasional yang jelas, keterbukaan informasi kepada publik, serta komunikasi satu suara antarpelaku industri menjadi prasyarat penting untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan umat.
Forum-forum konsolidasi lintas asosiasi bukanlah bentuk perlawanan hukum, tetapi justru penting sebagai ikhtiar check and balance intelektual agar diskursus publik tetap berada dalam koridor rasional dan adil. Pemberantasan korupsi harus tetap tegas, tetapi tidak boleh mengorbankan asas kepastian hukum dan keadilan.
Penutup
Meluruskan isu “kerugian negara” dalam polemik kuota haji bukan berarti menutup mata terhadap pengawasan hukum. Justru sebaliknya, ini adalah upaya menjaga agar hukum pidana tetap digunakan secara proporsional dan beradab.
Negara hukum yang sehat bukan hanya keras terhadap korupsi, tetapi juga adil dalam menilai kebijakan. Tanpa itu, hukum berisiko berubah dari penjaga keadilan menjadi sumber ketakutan, dan pada akhirnya kehilangan kepercayaan publik yang ingin ia lindungi. (*)
*penulis adalah: Ulul Albab, Ketua Bidang Litbang DPP Amphuri
