Surabaya, petisi.co – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) berkolaborasi menyukseskan program Sekolah Rakyat (SR). Dukungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat penting, karena memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan untuk memulai penyelenggaraan SR.
Hal itu disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3/2025) malam. Rakor dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan seluruh Bupati/Wali Kota di Jatim.
“Saya minta dukungan sekaligus ingin berkoordinasi dalam rangka menerjemahkan arahan Presiden Prabowo dalam menyelenggarakan SR. Kita ingin didukung oleh provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki sarana prasarana untuk memulai penyelenggaraan program ini,” katanya.
Gus Ipul menyebut target pembangunan SR bagi anak-anak warga miskin yang berada di 10 persen terbawah (desil 1) pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), minimal satu sekolah di setiap kab/kota dan dua di tingkat provinsi. Secara nasional, Presiden Prabowo menargetkan pendirian 100 SR dengan jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun ini.
Kemensos turut berperan dalam penyelenggaraan program ini dengan menyiapkan fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. “Kami punya 31 sentra, 6 balai yang siap untuk dijadikan penyelenggaraan SR dan sekarang sudah 40 (yang siap),” ucapnya.
Menurut Gus Ipul, tenaga pengajar sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara kurikulum SR sedang dimatangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). “Kita matangkan persiapan penyelenggaraan SR ini,” tegasnya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat harus didukung dengan sumber daya yang kompeten agar pendidikan yang diberikan berkualitas. Pendidikan yang harus qualified menuju generasi emas 2045.
“Jadi dari DTSEN dan Sekolah Rakyat, mungkin kita akan mengadakan pertemuan dengan dinas sosial dan dinas pendidikan di masing-masing kab/ kota untuk SD dan SMP. Kemudian dinas pendidikan di provinsi untuk SMA sehingga semua terukur,” jelasnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014 sekaligus Tim Formatur Sekolah Rakyat M Nuh menambahkan bahwa nama Sekolah Rakyat dipilih bukan untuk merendahkan. Melainkan untuk menanamkan keberanian dan tekad maju pada anak-anak kurang mampu.
“Jadi dia berani secara clear, (berkata) saya memang miskin tapi saya ingin maju. Jadi dia tidak sembunyi-sembunyi kemiskinannya itu. Memang iya saya miskin, faktanya memang miskin tapi saya ingin maju,” tegasnya.
SR akan mengusung sistem boarding school atau asrama. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam membangun karakter dan rasa percaya diri dibandingkan sekolah biasa. Anak-anak miskin kerap mengalami inferiority complex atau rasa rendah diri, yang menghambat mereka berkembang.
“Karena memang anak-anak miskin itu perlu pembentukan karakter secara khusus. Ini diangkat (kepercayaan diri) Sehingga untuk menemukan self confidence. Itu perlu pendekatan-pendekatan tersendiri yang rasanya tidak mungkin sekolah model biasa,” paparnya.
Program ini juga menargetkan hasil jangka panjang. Dengan perhitungan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi selama 16 tahun, para lulusan SR diproyeksikan menjadi generasi yang siap bersaing dan menjadi generasi Indonesia Emas di tahun 2045.
“Sehingga sekarang momentum yang pas sekali (Program Sekolah Rakyat). Saat yang pas, kalau enggak kita semakin terlambat,” kata M Nuh.
Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak masyarakat miskin, sekaligus mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (bm)
