SURABAYA, PETISI.CO – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali menegaskan tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Namun demikian pihaknya mendukung upaya pengungkapan yang dilakukan oleh KPK.
“Saya tidak mengetahui kejadian ini. Karena itu, ketika media menanyakan ke saya, saya sampaikan tidak tahu. Tapi saya mendukung KPK dan tidak akan intervensi,” ujar Risma kepada wartawan di Surabaya, Jumat (26/5/2023).
Seperti diketahui, KPK melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam penggeledahan, KPK membawa bukti baru dalam dugaan korupsi penyaluran bansos yang diduga terjadi pada tahun 2020 sampai 2021.
Risma menjelaskan dalam menjalankan tugas, dirinya mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu bansosnya tidak berupa barang. Kalau ada bansos yang berupa barang, Risma menyatakan bukan berasal dari pihak Kementrian Sosial
“Dalam menjalankan tugas, sejak awal menjabat saya melaksanakan arahan bapak presiden yaitu bukan barang. Kalau ada yang beruba barang itu dari pihak lain, bukan kita,” tegasnya.
Bahkan, Risma mengaku diminta untuk menyalurkan bansos minyak goreng saat harga melambung. Namun pihaknya tetap menolak. Risma berdalih tetap berpegang teguh pada arahan presiden Jokowi.
“Kemarin waktu minyak goreng kita diminta untuk bantu salurkan, tapi saya tidak mau karena saya tetap berpegang pada arahan presiden,” ungkap mantan Wali Kota Surabaya tersebut.
Terkait dengan pejabat yang mungkin terlibat, Risma mengaku telah memutasi pejabat yang diduga terlibat penyaluran beras bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020.
Mutasi tersebut dilakukan agar para pejabat yang terlibat itu tidak memegang posisi yang strategis. “Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu di sini. Itu saja,” tegasnya lagi.
Risma pun memastikan, para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos dan dinon-job-kan demi mengungkap kasus dugaan korupsi ini. “Kemudian ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah,” ucapnya.
Langkah mutasi yang diambil Risma juga untuk mempermudah pihak Inspektorat Kemensos dalam proses pengawasan. Tujuannya, agar pejabat tersebut tidak memegang keuangan yang berat.
“Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa. Waktu kita habis. Karena itu, kita butuh inspektur untuk mengawal program saya. Karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah. Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya,” paparnya.
Risma juga menyampaikan pejabat yang saat ini menjalankan tugasnya adalah pejabat baru semua dan tidak ada yang terlibat. Mereka adalah orang orang yang baik dan punya komitmen besar membantu kerja kemensos dalam menangani berbagai persoalan sosial masyarakat.
“Para pejabat ini semuanya baru. Dan mereka tidak ada yang terlibat dalam kasus ini. Selalin juga ini kasus lama,” tandasnya.
Terakhir Risma menyampaikan bahwa pihaknya tetap akan terus bekerja untuk membantu masyarakat. Sementara kasus yang tengah ditangani KPK, pihaknya tidak akan mencampuri atau mengintervensi.
Risma memastikan seluruh layanan untuk masyarakat akan terus berjalan dan tidak terganggu. “Saya tidak akan intevensi biarlah KPK bekerja. Dan kita akan tetap bekerja untuk rakyat,” jelasnya. (bm)
