BONDOWOSO, PETISI.CO – Surat kuasa calon Kepala Desa (Kades) Silolembu, Kecamatan Curahdami, Bondowoso kepada salah satu perangkat desa dalam penetapan DPT di Balai Desa setempat, pada Kamis (4/11/2021), sempat membuat heboh publik.
Pasalnya, ada isu keberpihakan Edi Susanto selaku perangkat desa karena menerima surat kuasa dari salah satu Calon Kades, Alim Mistari.
Ketika dikonfirmasi, Edi Susanto menjelaskan, bahwa dirinya tidak melakukan keberpihakan pada salah satu calon kades. Hanya saja menerima surat kuasa dan tidak ada unsur keberpihakan di dalamnya.
“Saya rasa itu bukan keberpihakan. Itu kan surat kuasa. Jadi siapapun bisa bukan harus nyoblos pak Alim Mistari, kan begitu,” jelasnya kepada petisi.co, Jumat (5/11/2021).
Adapun sebab dari menerima surat kuasa tersebut, lanjut Edi, karena calon Kades atau yang bersangkutan tidak bisa hadir.
Ketidakhadirannya, karena ada pertemuan dengan mantan Camat Curahdami. Sehingga panitia pilkades Silolembu, menyuruh untuk membuat surat kuasa.
“Yang menyuruh panitia Pilkades untuk mewakili dengan catatan membuat surat kuasa, asalkan ada tanda tangan di atas materai,” imbuhnya.
Sementara itu, ketua panitia pilkades Silolembu, Abdullah Karim, menegaskan, bahwa pihaknya menerima surat kuasa karena itu tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup), yang membolehkan memberikan surat kuasa kepada siapa saja termasuk perangkat Desa.
“Salah satu calon kandidat yang tidak bisa hadir maka bisa diwakilkan kepada orang lain yang menerima kuasa siapa, itu tidak dijelaskan,” cetusnya.
Di tempat berbeda, Alim Mistari yang disebut-sebut calon Kades, mengungkapkan, sebelum membuat surat kuasa dirinya terlebih dahulu bertanya kepada ketua panitia pilkades. dan telah mendapatkan izin dari panitia.
“Sebelumnya saya melakukan itu, menghubungi ketua panitia Pilkades dulu. Kemudian, mendapatkan izin. Asal ada oret oretan nya kata ketua panitia,” tandasnya.
Sekadar diketahui, terkait isu ini, sejumlah warga Desa Silolembu, menilainya jikalau perangkat Desa tersebut, terkesan tidak netralitas dalam pelaksanaan Pilkades
“Apa tidak ada orang lain. Ini sudah jelas tidak netralitas sebagai perangkat Desa,” ringkasnya. (tif)
