SURABAYA, PETISI.CO – Anggota MPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo meminta Pemerintah untuk ikut mensosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) ke masyarakat.
Sosialisasi empat pilar tidak cukup hanya dilakukan oleh MPR saja.
“Kami mengharapkan tidak hanya dari masyarakat, tapi juga pemerintah dan DPR melaksanakan sosialisasi apa yang ada di dalam empat pilar tersebut, yang sebagai dasar untuk kita berkehidupan yang berkarakter,” katanya kepada wartawan usai Sosialisasi 4 Pilar di Bumi Mandiri, Surabaya, Sabtu (4/8/2018).
Menurutnya, alangkah bagusnya penetrasinya lebih luas lagi dan lebih sampai ke masyarakat pedalaman, kalau sosialisasi itu dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah bisa melakukan sosialisasi, karena jumlah aparatnya jauh lebih banyak daripada DPR, MPR dan DPD RI, yang jumlahnya tidak lebih dari 700 orang.
“Ini yang kita harapkan dari pemerintah bisa mensosialisaikan empat pilar, sehingga sosialisasi bisa meluas dan berkarakter bangsa ini. Terutama yang pernah dikatakan dulu oleh pemerintah dari awal adalah revolusi mental, menjadikan masyarakat kita yang berkarakter. Tentu karakter empat pilar itu penting dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Pihaknya pernah meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, untuk mengkoordinir sosialisasi empat pilar. Apalagi, empat pilar itu bukan produk Presiden RI kedua Soeharto. Empat pilar itu produknya, Taufik Kieman, ayah Puan.
“Saya bilang sekarang tugas dari pemerintah dengan 45 kementerian lembaga, 500 dirjen lebih, itu bisa mempunyai tugas masing-masing mensosialisasikan empat pilar di SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Ini akan kuat. Kita memiliki bangsa yang berkarakter,” paparnya.
Permintaan Bambang Haryo tersebut, disampaikan Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran.
“Tanya ke bu Puan, apa benar mas Bambang Haryo pernah mengatakan seperti itu keras di Raker Badan Anggaran (Banggar). Sampai sekarang hal itu tidak diberlakukan. Ini satu anggota MPR, yang lainnya saya tidak tahu. Tapi, saya mengatakan wajib,” ungkapnya.
Anggaran sosialisasi empat pilar itu, lanjutnya, sudah tersedia. Daripada anggarannya dipakai untuk infrastruktur yang tidak jelas. Kita sudah membangunan infrastruktur sebanyak RP 400 Triliun setiap tahun.
Sekarang sudah tahun ketempat. Berarti sudah mendekati Rp 1.200 T. Selain itu, ada dana desa setiap tahunnya Rp 60 T, yang sekarang ini sudah mencapai Rp 187 T. Harusnya pertumbuhan ekonominya jadi bagus.
Ternyata pertumbuhan ekonomi tidak bagus. Misalnya di Asia Tenggara. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi kita nomor 8 di Asia Tenggara,berada dibawah Timor Leste dan Papua Nugini.
“Bayangkan, malu tidak. Padahal, pembangunan infrastruktur sudah digerojok anggaran besar. Uang dipakai untuk infrastruktur tidak masalah, asalkan menghasilkan ekonomi yang bagus,” jelasnya.
Bambang Haryo memberi contoh pembangunan Nandara Miangas di Sulawesi Utara. Bandara ini dibangun dengan biaya sekitar Rp 400 Miliar. Pembangunan bandara itu tak sebanding dengan jumlah penduduknya yang hanya 2 ribu jiwa.
“Akhirnya, masyarakat tidak banyak yang menggunakan bandara ini. Akhirnya muncul bandara Miangas yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya didarati buruh. Saya curiga jangan-jangan bandara lain juga begitu,” katanya.(bm)
