Surabaya, petisi.co – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengapresiasi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada driver ojek online (ojol). Menurutnya, program ini sangat penting untuk melindungi driver ojol yang selama ini status kerjanya tidak jelas dan tidak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.
“Mereka selama ini hanya dianggap sebagai mitra kerja dengan operator, bukan sebagai pekerja atau karyawan,” ujarnya, pada Kamis (8/5/2025)
Imam Syafi’i menjelaskan bahwa sebelumnya DPRD Surabaya telah mendorong Pemkot Surabaya untuk memberikan perlindungan kepada driver ojol, minimal dengan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, pemberian BPJS ini sangat penting karena driver ojol selama ini tidak mendapatkan jaminan sosial sama sekali, termasuk THR.
“Saat ini ketua RT, ketua RW, ketua LPMK, kader Hebat, bahkan Pak Mudin sudah mendapatkan BPJS dari Pemkot, jika program ini terlaksana, maka ini menjadi program pertama dari Pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan driver ojol,” ungkapnya.
Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, saat ini sudah ada komunikasi dengan tiga perusahaan aplikasi ojol, yaitu Gojek, Grab, dan Maxim. Dari target 24.000 driver ojol, sekitar 17.637 driver telah terdaftar dan akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi JKK dan JKM. Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT).
Imam Syafi’i mengingatkan pentingnya verifikasi penerima manfaat agar program ini tepat sasaran, dan mencegah penyalahgunaan. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi driver ojol perempuan, khususnya yang mengantar ibu-ibu dan anak sekolah.
“Tapi tentu penerimanya akan diverifikasi, terutama ber KTP Surabaya, juga jangan gara-gara adanya program ini kemudian, baru berprofesi sebagai driver online terus kemudian minta jatah,” ujarnya
Sementara itu Jefri salah seorang driver online gojek dari Wiyung Surabaya Barat mengatakan bahwa selama ini aplikasi selalu memberikan notice untuk mengikuti Program BPJS ketenagakerjaan.
“Kami diminta untuk daftar BPJS ketenagakerjaan melalui aplikasi, tapi biayanya dari penghasilan kami yang dipotong, itu kan malah memberatkan kami,” keluhnya
Menurut Jefri yang lebih penting diperhatikan adalah potongan yang ada lebih dari 20 persen, karena itu tidak sesuai dengan aturan Kemenhub. Ia juga berharap kalau memang bantuan itu ada, jangan sampai ada tambahan potongan lagi yang membebani.
“Kalau memang Pemkot memberikan bantuan BPJS, kami sangat senang sekali dan berterimakasih pada Pemkot , tapi jangan sampai mengecewakan seperti kasus THR yang ternyata tidak sesuai,” pungkas Jefri yang telah 7 tahun menjadi driver online.
Program BPJS Ketenagakerjaan ini direncanakan berlangsung selama satu tahun. Perpanjangan program ini masih akan dikaji lebih lanjut. Program ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia dan hanya diperuntukkan bagi driver ojol dengan KTP Surabaya. (joe)
