SURABAYA, PETISI.CO – Memasuki era liberalisasi maka masyarakat kecil harus diperjuangkan dan mendapat keberpihakan. Ini penting dilakukan agar rakyat kecil yang sering kalah di pasar bebas juga bisa memperoleh kesejahteraan, selain itu agar tercipta keadilan pada proses pemberlakuan liberalisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada acara Pelantikan Koordinator Daerah/Korda GMNI (Gerakan Nasional Mahasiswa Nasional Indonesia), HUT GMNI ke 63 dan Seminar DPD PA GMNI Jawa Timur di Wisma Marinda, Jl. Semolowaru Indah Blok I No. 6-7, Surabaya, Sabtu (25/03/2017).
“Saya sebenarnya adalah orang yang tidak terlalu tertarik terhadap liberalisasi, namun hal ini tidak bisa kita hindari dan dibuang. Oleh sebab itu liberalisasi harus membuat kompromi terhadap mereka yang kecil, meskipun pada kenyataannya masih sulit dilakukan. Organisasi GMNI inilah yang bisa diharapkan untuk memperjuangkan rakyat kecil,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan GMNI Pusat.
Menurut Pakde Karwo, keikutsertaan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI merupakan langkah yang tepat untuk ikut bersama memperjuangkan kaum marhaen, atau golongan rakyat kecil termasuk petani.
Apalagi, proses off farm hasil olahan pertanian milik petani sering kali dilakukan di tempat lain. Selain itu, petani di Jatim sebagian besar hanya memiliki lahan sebesar 0,29 Ha.
“Petani kita sering kali kalah dalam pertarungan, karena mereka hanya memiliki lahan sedikit, kemudian proses on farm dan off farm juga terpisah. Belum lagi setiap tahunnya karena pengaruh liberalisasi banyak alih guna lahan pertanian,” jelasnya.
Ia menjelaskan, bahwa kedaulatan agraria sebenarnya bukan hanya sekedar bagi-bagi tanah. Namun harus ada kelanjutan proses produksi pada pengolahan pertanian. Sehingga dalam realisasinya efisiensi tidak bisa diterapkan pada golongan rakyat kecil khususnya petani.
“Bagi rakyat kecil yang kita terapkan adalah keadilan sosial bukannya efisiensi. Dan GMNI bertugas untuk memberikan masukan dan kritikan atas berjalannya mekanisme liberalisasi dan globalisasi yang tidak bagus,” tegasnya.
Pakde Karwo menambahkan, dalam penerapan keseharian juga harus menggunakan ideologi yakni Pancasila. Substansi ideologi yang digunakan adalah tetap, namun yang mesti dibenahi adalah aktualisasinya. Disamping itu juga ditunjang dengan pembangunan hukum yang bersifat sosiologis dan partisipatoris.
“Krisis yang kita hadapi sekarang akan berlangsung lama, karena adanya kesalahan pada proses liberalisasi. Oleh karena itu penerapan ideologi dalam keseharian kita harus dibenahi serta didukung oleh aturan hukum yang berlaku,” urainya.
Pada kesempatan sama, Pakde Karwo berpesan para pemuda harus terus belajar karena teknologi internasional terus berkembang. Selain itu dalam globalisasi semua serba borderless, dan tuntutannya semakin banyak. Dan sebenarnya dari kondisi tersebut ada peluang yang bisa dimanfaatkan.
Terbukti saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim yang rata-rata penggeraknya adalah masyarakat kecil, bisa menang di pasar ASEAN.
“Posisi UMKM kita saat ini surplus sekitar 980 juta US$, dan hampir dengan semua negara di ASEAN kita surplus. Jatim hanya minus dengan Thailand dan itupun hanya di sisi makanan ternak,” imbuhnya.
Pakde Karwo menambahkan, banyak anak muda di Jatim kreatif dan berpikir maju. Disamping itu,demokrasi yang berlaku di Jatim adalah bersifat profuktif bukan destruktif. Dengan demikian, Jatim saat ini telah memperoleh achievement yang luar biasa.
“Prioritas pembangunan kita khususnya pada generasi muda adalah pendidikan dan kesehatan. Kemudian baru diarahkan pada ideologi, dan penerapan konkrit Pancasila dalam keseharian ada pada GMNI,” pungkasnya.(har/hum)
