SURABAYA, PETISI.CO – Mantan Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia harus melibatkan masyarakat miskin dan terpinggirkan yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri.
Hal itu dikemukakan Soekarwo, dalam Kelompok Diskusi Terfokus yang digelar Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) di Gedung Utama Bappeda, Pemprov Jatim, Kamis (11/4/2019).
“Negara (pemerintah) harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat agar masyarakat terlibat aktif dalam berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan itu sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, program pembangunan dan berbagai kebijakan akan efektif jika masyarakat terlibat aktif di dalamnya dan kebijakan yang dimaksud berdaya guna. Tugas pemerintah mewujudkan keadilan sosial untuk itu masyarakat harus aktif dalam program-program yang ada.
“Masyarakat harus kita dengar, baru kemudian kita bisa melakukan pemberdayaan yang tujuannya mendorong masyarakat semakin produktif. Untuk itu, kata kuncinya adalah pemberdayaan, bukan charity,” tuturnya.
Pakde Karwo mencontohkan Program Jalan Lain Menuju Masyarkat Sejahtera (Jalinkesra) dan Jalan Lain Mandiri dan Sejahtera (Jalinmatra) yang dia jalankan saat memimpin Jatim mampu memberdayakan masyarakat miskin menjadi produktif dan naik kelas.
“Program dan bantuan pemerintah untuk mendorong masyarakat produktif. Ini yang kita perlukan ke depan,” tegas Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo. (bm)
