SURABAYA, PETISI.CO – Guna menciptakan aparat, birokrasi yang bersih dari korupsi dan kolusi, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melakukan penandatanganan pakta intergritas, Senin (20/3/2107).
Mengandeng institusi sayap, seperti Kejaksaan, Kepolisian serta Dinas Perhubungan, penandatangan ini dilakukan di lantai 6 gedung baru PN Surabaya, jalan Arjuna 16-18 Surabaya.
Penandatanganan ini merupakan bentuk ikrar serta komitmen elemen yang ada di PN Surabaya untuk mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Hal ini merupakan tindak lanjut seperti yang telah dicanangkan Mahkamah Agung RI sebelumnya,” ujar Sujatmiko, Ketua PN Surabaya, Selasa (21/3/2017).
Semua elemen bakal dilibatkan guna terwujudnya komitmen ini. “Tak hanya unsur yang ada di pengadilan saja, kita juga meminta mitra kerja lainnya sepeti kejaksaan, kepolisian, dinas perhubungan, para advokat dan masyarakat turut terlibat demi terciptanya komitmen ini,” ungkap pria asli Yogyakarta ini.
Beberapa hal, belakangan ini sudah dibenahi oleh PN Surabaya, dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga tata laksana pelayanan.
Tidak puas dengan hal itu, Sujatmiko berjanji bakal terus meningkatkan setiap sektor pelayanan serta berbenah diri didalam rangka peningkatan kepercayaan masyarakat sehingga target memberikan birokrasi yang bersih dari korupsi dan kolusi, serta memberikan layanan cepat waktu bisa terwujud.
“Dan tak lupa, satu lagi yang terpenting adalah menciptakan pemeriksaan di pengadilan yang cepat sederhana dan biaya murah dengan mendapatkan suatu putusan yang berkeadilan,” tambah Sujatmiko.
Tampak juga hadir dalam penandatangan ini beberapa pejabat institusi lainnya, antara lain Didik Farkhan Alisyahdi (Kepala Kejari Surabaya), M Rawi (Kepala Kejari Tanjung Perak Surabaya), Kompol Wahyu Indra Wiguno (Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya) dan perwakilan Kepala Dinas Perhubungan kota Surabaya. (kur)
