SIDOARJO, PETISI.CO – Perolehan suara pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Eliastianto Dardak (Khofifah-Emil) mengungguli suara yang diraih paslon Syaifullah Yusuf dan Puti Soekarno (Gus Ipul-Puti) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Hal itu sebagaimana hasil penghitungan akhir yang diumumkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sidoarjo, saat sidang pleno terbuka rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 di hadapan PPK se-Kabupaten Sidoarjo, Panwaslu dan para saksi paslon di kantor KPUD Sidoarjo, Rabu (04/07/2018).
Komisioner KPUD Sidoarjo yang diketuai Zainal Abidin menyampaikan, suara sah yang masuk terhitung 855.059, terdapat 27.745 suara tidak sah. Jadi, total 882.804 suara.
Dari suara sah yang masuk, ternyata paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Khofifah-Emil meraih 477.746 suara, sedangkan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Gus Ipul-Puti mendapatkan 377.313 suara.
Dalam kesempatan ini, Zainal menuturkan, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo pada pemilihan Gubernur Jawa Timur yang digelar 27 Juni 2018 lalu mencapai 65,81%, meningkat dibanding saat pemilihan Bupati Sidoarjo tiga tahun silam, hanya 56%.
“Peningkatan partisipasi pemilih itu dikarenakan ada ketertarikan pemilih terhadap paslon dan sosialisasi KPU yang cukup masif dalam waktu panjang di sejumlah sektor di Kabupaten Sidoarjo,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Sidoarjo, Muhammad Rosul menegaskan, penyelenggaraan pemilihan Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai prosedur dan tata cara yang diatur UU, PKPU, Bawaslu dan peraturan terkait lainnya.
“Juga, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan terbilang sangat berarti. Terutama strategi dalam hal pencegahan dan penindakan. Tak hanya itu, keberhasilan pemilihan Gubernur Jawa Timur di Sidoarjo ditentukan pula adanya sinergitas Pemda, peserta Pemilu dan pihak penyelenggara,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya pun tidak memungkiri bila masih ada kendala, yakni soal kepatuhan peserta Pemilu terkait UU yang harus ditaati, serta pelanggaran administrasi dan pemasangan alat peraga.(wachid)
