“Mereka Dibayar Uang Rakyat”
SURABAYA, PETISI.CO – Keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, untuk membangun sinergitas bersama-sama masyarakat dalam mewujudkan satu wilayah yang aman dan kondusif, ternyata, belum diikuti oleh jajaran di bawahnya.
Buktinya, program dalam mewujudkan sinergitas dan rasa kebersamaan antar pimpinan wilayah, demi terciptanya suatu kerjasama dan hubungan yang harmonis, masih ada yang ‘setengah hati’.
Keamanan dan ketertiban pada masyarakat (Kamtibmas), yang dicanangkan oleh pemerintah, melalui satu lembaga yang dinamakan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forpimka) atau Tiga Pilar, ternyata hanya suatu program saja di wilayah Kecamatan Pakal.
Kegiatan yang selama ini sering digelar di wilayah Pakal, dengan dikemas dalam acara Cangkrukan Tiga Pilar, ternyata hanya istilah belaka.
Terbukti, selama ini jika ada kegiatan di wilayah Pakal, yang sering hadir hanya pimpinan Polsek dan Koramil saja, sedangkan para pejabat dari Kecamatan jarang sekali bisa hadir.
Hal tersebut membuktikan, bahwa Forpimka atau Tiga Pilar di wilayah Pakal diduga kurang harmonis alias kurang kompak. Boleh dikata, bahwa di wilayah Pakal setiap ada kegiatan cangkrukan, hanya ada dua pilar.
Padahal, program kegiatan Tiga Pilar benar-benar sangat bagus dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dalam membangun sinergitas dan rasa kebersamaan, dengan saling memberikan informasi dan masukan.
Ironisnya lagi, setiap ada kegiatan masyarakat, warga rela meluangkan waktu, menyiapkan tempat, hingga hidangan makanan secara gratis, untuk mengundang pejabat Tiga Pilar, juga jarang dihadiri oleh pejabat dari Kecamatan Pakal.
“Kami sering mengundang mereka (Tiga Pilar) dengan beaya sendiri, tapi yang datang hanya dari Polsek Pakal dan Koramil Benowo,” ungkap Mulyadi, salah satu tokoh warga.
Sebelumnya, lanjut Mulyadi, dulu-dulu, pihak kecamatan ada yang hadir. Akan tetapi, akhir-akhir ini, dari pihak kecamatan jarang sekali menghadiri kegiatan warga.
Boleh dikata, kehadiran mereka hanya ditempat-tempat tertentu saja, sehingga banyak yang belum mengenal sosok pimpinan yang ada di Kecamatan Pakal.
“Kalau pejabat dulu, masih hadir kalau ada acara warga, jadi kita bisa kenal dengan Pak Camat atau Sekcam-nya, atau yang lainnya. Tapi kali ini kalau ada kegiatan di wilayah kami, jarang sekali hadir,” ungkap Mulyadi yang juga seorang Ketua RT ini.
Masih kata Mulyadi, padahal kegiatan tersebut, selain ajang silaturahmi, juga bisa menjadi sarana dalam menyampaikan himbauan, dan juga menyerap permasalahan dan aspirasi dari masyarakat.
“Untuk pelayanan juga begitu, pernah suatu saat saya datang ke kantor kecamatan, pada saat itu saya mau menemui Pak Camat atau Sekcam, namun oleh petugas pelayanan dibilang ndak ada. Eh.. tiba-tiba ternyata muncul dari dalam ruangan,” kesal Mulyadi.
Lanjut Mulyadi, padahal waktu itu dia rela tidak kerja, meluangkan waktu ingin menemui pimpinan kecamatan, untuk sekedar meminta solusi suatu permasalahan. Eh malah seakan-akan dipersulit.
“Kalau memang tidak ada betulan sih saya maklum, ini ada, dibilang ndak ada, maksudnya apa? Mereka khan dibayar dari uang rakyat,” ujar tokoh kelahiran Madura ini.
Sementara Camat Pakal Ahmad Widiantoro, mengatakan, bahwa sejak pertama kali dirinya menjabat di Kantor Kecamatan Pakal, baru sekitar dua atau tiga mingguan kondisi kesehatannya pada saat itu mulai menurun (drop). Jadi belum sempat untuk bersilaturahmi dengan warga masyarakat Pakal secara keseluruhan.
“Saya pertama kali pindah ke Pakal ini sekitar dua atau tiga mingguan, waktu itu acara BBGRM Mas, kondisi saya sudah drop, sampai saat ini, jadi belum bisa menghadiri kegiatan warga,” ujarnya.
Masih kata Camat, tapi selama ini dia mengaku sudah mendelegasikan ke anggotanya, ke Sekcam, ya minimal ke para kasi-kasi.
Menurut Camat, kalau mendelegasikan ke staf tidak mungkin, karena kalau ada masukan atau info dari warga, para kasi bisa memberikan solusi.
“Sedangkan Pak Sekcam sendiri kondisinya ya sakit-sakitan, sekarang ini di Kecamatan Pakal kasi-kasinya juga banyak yang sakit, jadi orangnya habis. Ada sekitar 4 sampai 5 orang saat ini yang sakit,” paparnya.
Dirinya mengaku, bahwa hal tersebut sudah disampaikannya ke atasan, tapi belum ada jalan keluarnya.
“Saya juga tidak tau mas, di sini (Kecamatan Pakal,red) yang sakit kok bisa sampai berjamaah, kalau untuk kegiatan warga pada malam hari, seperti cangkrukan, terus terang saya belum kuat mas,” terangnya.
Padahal, program tilik RW itu, kata Camat, adalah program dia, bukan dari Pemkot atau mana-mana.
“Sebenarnya saya sangat senang dengan kegiatan seperti itu, bisa dekat dengan warga dan bersilaturahmi,” ujarnya.
Namun, bagaimana lagi. “Kondisi saya seperti ini,” pungkas Widi.
Melihat kondisi tersebut, seharusnya Pemerintah Kota Surabaya dapat segera mengambil sikap, mengingat kecamatan adalah salah satu instansi pelayanan, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di masing-masing wilayah.(mul/bah)
