SURABAYA, PETISI.CO – Berdasarkan pengumuman nomor 800/2312/Pansel-JPTM/2022 tertanggal 1 April 2022 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022, ketiga nama yang dinyatakan lulus sebagai calon sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Jatim adalah Adhy Karyono, A.KS., M.AP, Dr Ir Jumadi, M.MT dan Dr Nurkholis, S.Sos., M.Si.
Menurut pengamat politik yang juga peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdus Salam, pemilihan Sekdaprov kali ini harus diakui sangat dinamis dan juga kompleks. Banyak variabel yang membuat interplay (persaingan) dalam kontestasi Sekdaprov kali ini menjadi sengit, bahkan rumit.
Variabel apa yang seharusnya dan ideal, harus juga berhadapan dengan apa yang senyatanya ada dan ketersediaan yang dihadapi.
“Idealnya Sekdaprov diisi oleh ASN yang berkarir dari bawah di Pemprov Jatim, sehingga mengetahui konten dan konteks tantangan Pemprov Jatim lebih komprehensif,” jelas Dekan Fisip Universitas Trunojoyo Madura tersebut.
Dan disinilah letak pentingnya peran seleksi oleh Timsel. Namun, harap juga diingat, bahwa jabatan Sekdaprov tidak semata persoalan administratif karir ASN di Pemprov, tetapi ada juga relasi kuasa pengguna dan aspek politis, setelah aspek administratif dinyatakan lengkap dan kompeten.
Ditambahkan Dosen Komunikasi Politik tersebut, di sinlah letak pentingnya keberadaan Timsel yang mengawal kompetensi kandidat. Di Timsel inilah kemampuan ASN Pemprov Jatim dinilai. Setelah klir di Timsel, maka pasti ada pertimbangan politis muncul dan mengemuka.
“Hal ini tentu tidak menyalahi, apalagi dalam konteks manajemen birokrasi modern, sistem lelang jabatan publik terbuka bisa diikuti ASN dari luar,” ujarnya.
Jika dilihat dari perpektif ini, maka sesungguhnya tidak terlalu relevan jika Sekdaprov harus selalu dari internal. Sistem lelang jabatan lanjutnya, terbuka memungkinkan semua ASN bisa ikut kontestasi. Sepanjang seleksi bisa ditracking publik secara transparan, akubtabel dan profesional.
“Saya pikir tidak akan berpengaruh terhadap kredibilitas Pemprov dan juga karir ASN,” ujarnya.
Justru ini menjadi tantangan kedepannya bagi ASN di Pemprov Jatim. Belum lagi jika dikaitkan dengan variabel politis pengguna membuat seleksi dan kontestasi Sekdaprov tahap akhir akan jauh lebih kompleks.
Harap diingat, kata Surokim, bahwa bagaimanapun Sekdaporv kali ini pasti berkait dengan kepentingan pengamanan 2024, khususnya Pilgub Jatim. Jadi sekali lagi, tidak semata terkait relasi profesionalisme jenjang karir ASN, tetapi juga ada variabel politik yang dipertimbangkan user dalam hal ini gubernur.
“Jadi, begitu pertimbangan administratif lengkap dan kompeten, pertimbangan politis menjadi penentu dan mengemuka,” tambahnya.
Sementara itu pendapat lainnya diperoleh dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mathur Husyairi. Menurutnya, tiga kandidat ini dua diantaranya ASN Jatim, mereka yang terbaik dari sekian calon. Menentukan satu orang sebagai Sekda definitif ini menjadi kewenangan pusat, proses lobi-lobi sangat kental, termasuk yang punya kepentingan dengan jabatan Sekda definitif, terutama Gubernur sebagai user.
Menurut politisi Partai Bulan Bintang ini, ada hal penting yang harus diperhatikan dan ditekankan, bahwa posisi Sekda ini harus mampu membangun komunikasi dan orkestrasi antara kepentingan gubernur dan dewan, serta bisa mengkoordinasikan fungsi-fungsi pelayanan publik dengan semua OPD untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Jawa Timur.(oki)
